Anies: Jika Adil, Pemilik Lahan Tol Dapat Saham, Tak Hanya Ganti Rugi Uang

UNGARAN, KOMPAS.com - Calon Presiden Anies Baswedan mengatakan, perubahan hanya dapat dicapai jika dirinya dan Muhaimin Iskandar diberi kepercayaan dan amanah oleh rakyat pada Pilpres 14 Februari 2024.

Menurut Anies, di Indonesia banyak yang harus dikoreksi.

"Tidak ada yang sempurna, namun akibat penyelenggaraan negara yang disengaja seperti ini, kita lihat sering gonta-ganti aturan hanya demi kekuasaan," ungkapnya dalam acara Istigosah Kubro Masyayich dan Alumni Ponpes Lirboyo di Cabang 20 Ponpes Lirboyo Jambu, Kabupaten Semarang, Minggu (24/12/2023).

Baca juga: H-1 Natal, Arus Kendaraan yang Masuk Tol Jateng Mulai Meningkat

Ia menilai, ada aturan yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan kehidupan bernegara.

"Kita tidak usah berbicara soal MK, dari yang terkecil saja, contohnya di kampung nelayan. Aturan cari ikan apakah sudah adil? Kenapa nelayan kecil tidak boleh cari ikan besar, harusnya aturan itu membesarkan yang kecil tanpa memusuhi yang besar," jelas Anies.

Baca juga: Airlangga Tak Berani Tegur Jusuf Kalla yang Dukung Anies Baswedan

Anies menegaskan, aturan yang ada saat ini tidak memenuhi rasa keadilan.

"Terpenting itu harus memiliki kebermanfaatan yang jelas, ada kepastian hukum. Jangan sampai hukum bergeser jadi negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum dan ditekak-tekuk sesuai kepentingan penguasa," paparnya.

Anies juga menyoroti pembangunan jalan tol. Pemilik lahan tol, tidak pernah ditanya mengenai manfaat dari pembangunan tersebut.

Yang terjadi saat ini, yang penting bangun dulu. Tanah diambil jadi tol, pemilik lahan terima uang lalu uang habis.

"Harusnya pemilik lahan dapat saham, ikut dalam penyertaan modal. Dengan demikian dapat keuntungan sampai anak cucu, ini cukup adil," paparnya.

Selain itu, rest area harus dikelola warga pemilik di sekitar lokasi. Bisa berbentuk koperasi sehingga keuntungan diterima rakyat pemilik tanah.

"Jadi tidak melulu dimonopoli orang Jakarta," lanjut Anies.

Menurut Anies, tantangan menghadapi Pemilu kali ini sangat banyak.

"Karena kita berbicara soal perubahan, maka yang dihadapi adalah status quo, kalau tidak ditantang ya sama saja sejalan dengan kekuasaan ini," jelasnya.