PSI Sebut Ada Oknum Gunakan Fasilitas Pemerintah Copot Alat Kampanye di Semarang

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang Melly Pangestu mendapatkan laporan banyak alat peraga kampanye (APK) PSI yang dicopot oleh oknum menggunakan fasilitas pemerintah. 

Padahal, dalam aturannya yang boleh mencopot APK merupakan panitia pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bawaslu dan Satpol PP. 

"Tidak dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan Satpol PP. Melainkan dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin juga menggunakan fasilitas dari pemerintah," jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (19/12/2023). 

Baca juga: Setengah Jam di Kendal, Kaesang Minta Kader PSI Jaga Pemilu Damai

Selain itu, Melly juga mendapatkan laporan jika terdapat APK PSI yang dicopot menggunakan sepeda motor roda tiga bertuliskan dinas lingkungan hidup (DLH). 

"Bahkan terakhir saya terima kabar dari kader kami melihat bahwa pencopotan APK menggunakan motor roda tiga dengan tulisan DLH," ujar dia. 

Dia juga mempertanyakan APK milik PSI yang banyak dicopot oleh beberapa oknum meskipun tidak melanggar aturan. 

"Begitu juga APK kami yang diambil juga meskipun tidak melanggar," ujar dia. 

Baca juga: PSI Jadi Partai Paling Banyak Melanggar Pemasangan APK di Semarang

Untuk itu, Melly meminta kepada panitia pemilu seperti KPU, Bawaslu dan Satpol PP Kota Semarang untuk mengusut permasalahan PSI tersebut. 

"Kita juga minta panitia juga mengusut hal-hal seperti ini karena kami juga merasa dirugikan juga," ucap dia.

Konfirmasi DLH

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang FX Bambang Suranggono mengaku belum mengetahui adanya infomasi itu.

"Saya pastikan kalau yang dimaksud kendaraan DLH. Saya tidak pernah pemberitahuan kendaraan jenis apa," jelasnya.

Selain itu, DLH juga tidak mempunyai kendaraan roda tiga seperti yang dijelaskan oleh PSI Kota Semarang.

"DLH tidak punya kendaraan roda tiga, armada kami kan truk amrol,"paparnya.