Aksi Pemalangan di Jayapura Diduga karena Penerimaan CPNS, Ini Kata Kapolda Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menduga adanya pelanggaran hukum dalam proses penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura.

Hal tersebut yang diduga memantik terjadinya aksi pemalangan terhadap sejumlah ruas jalan di Jayapura pada Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Tersangka Pembakar Perkantoran Pemkab Jayapura adalah Mahasiswa, Sakit Hati pada Kebijakan Pemerintah

“Kami di Polda Papua sudah mensinyalir banyak permainan dari pihak berkepentingan yang membuat ini menjadi persoalan-persoalan. Tentunya ini akan menjadi atensi kami dan harus ada efek jera agar kasus ini tidak terulang lagi ke depannya,” ujar Fakhiri di Jayapura, Jumat (15/12/2023).

Fakhiri mengaku terjun ke lokasi saat pemalangan terjadi. Dari keluhan yang dia terima, mereka tak puas karena nama mereka tidak masuk dalam daftar CPNS Kota Jayapura.

Padahal mereka merupakan tenaga honorer yang selama ini benar-benar bekerja untuk Kota Jayapura.

Baca juga: Bakar Beberapa Kantor dan Alat Berat di Jayapura, Pemuda 22 Tahun Jadi Tersangka

Di satu sisi, ditemukan nama-nama yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai honorer tetapi lulus dalam daftar CPNS tersebut.

Fakhiri menegaskan akan menyelidiki hal tersebut karena telah menimbulkan gangguan ketertiban umum dan menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat.

“Kalau terbukti ada yang bermain, pasti akan kita tindak tegas karena tindakan tersebut telah menyalahi aturan," kata Fakhiri.

Sebelumnya, pada Kamis (14/12/2023), ratusan warga mendatangi Kantor Wali Kota Jayapura karena protes dengan pengumuman CPNS formasi K2 (honorer).

Tak hanya itu, massa juga melakukan aksi pemalangan di Kampung Nafri dan Holtekam.

Aksi tersebut menyebabkan akses transportasi Jayapura - Muara Tami dan Keerom terputus selama beberapa jam.