Pemkab Boyolali Bentuk Satgas Netralitas yang Bakal Awasi ASN

BOYOLALI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) menjelang Pilpres 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani mengatakan, pembentukan Satgas Netralitas ASN merupakan perintah Bupati Boyolali M Said Hidayat sebagai bentuk pengawasan ASN.

Pihaknya berharap, Satgas Netralitas ASN sudah terbentuk sebelum masa kampanye Pilpres 2024 dimulai yakni pada 28 November 2023.

Baca juga: Viral Video Pembubaran Paguyuban dan Pengembalian Iuran ASN di Boyolali untuk Pilpres, Ini Kata Sekda

"Ini baru saja di tingkat kabupaten sebagaimana perintah Pak Bupati untuk segera mungkin sebelum kampanye dimulai yang itu tanggal 28 itu kita membentuk Satgas Netralitas ASN," kata Wiwis, di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (24/11/2023).

Pihaknya mengatakan, masih mematangkan tugas-tugas Satgas Netralitas ASN.

"Jadi, satgas itu sampai dengan saat ini kita masih godok untuk tugas-tugasnya. Itu sebenarnya kepentingan atau perintah internal Pak Bupati kepada kami selaku Sekda. Tentu saja juga berpikir untuk tugas dari satgas ini utamanya adalah pengawasan kepada ASN untuk menjamin netralitas mereka," terang dia.

Satgas Netralitas ASN melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan diketuai oleh Sekda.

Baca juga: Isu Bupati dan Paguyuban ASN Boyolali Dilaporkan ke KPK, Sekda: Kami Hormati Prosesnya

Kemudian, ada Asisten I, Asisten II, Asisten III, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Semuanya harus ada legalitas. Sehingga itu nanti SK-nya itu membutuhkan tanda tangan Pak Bupati. Dalam waktu yang intinya sebelum kampanye harus sudah terbentuk," ungkap Wiwis.