PDI-P Jateng Bantah Video Viral yang Sebut ASN Boyolali Disuruh Coblos Paslon Tertentu

SEMARANG, KOMPAS.com-DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah membantah klaim dalam video viral ASN Boyolali yang menyebut ASN disuruh menyoblos pasangan calon (paslon) tertentu.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng Pramestuti usai rapat persiapan bintang-bintang komandan tempur di Panti Marhaen, Jumat (17/11/2023).

"Saya enggak yakin, mungkin ini hanya satu dari sekian ribu yang keliru, atau lupa, atau terlalu semangat dalam mendukung calon yang di dalam hatinya meledak-ledak tetapi menurut saya sebagian besar masih netral," ujar Agustina.

Baca juga: Soal Video ASN Mengaku Diarahkan Pilih Paslon Tertentu, PDI-P Boyolali: Itu Setingan

Bendahara DPD PDI-P Jateng itu menilai ASN dan aparat hukum harus bijaksana menjaga netralitas.

Terlebih mengingat mereka digaji dari pajak yang dibayarkan sebagian besar rakyat Indonesia.

"Dalam situasi keterbukaan informasi seperti ini, rasanya crazy kalau ASN, aparat penegak hukum, orang-orang yang seharusnya netral tapi tidak netral itu crazy, karena setiap mata bisa melihat dan orang bisa mengunggah video, apa yang mereka lakukan," tegasnya.

Ditanya bila pihaknya pernah memberi intruksi yang menggerakkan ASN untuk memilih caleg atau capres-cawapres partainya, dia mengelak.

"Kita gimana caranya. Dan saya kira itu sesuatu yang tidak bijaksana dilakukan oleh teman-teman, ya kalau mendapat fasilitas gaji dari pajak sebagian besar masyatakat Indonesia, hari ini ketentuannya mereka harus netral, UU-nya harus netral, berarti ya saya kira mereka harusnya netral," imbuhnya.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Video Viral ASN Boyolali Mengaku Diperintahkan Pilih Paslon Tertentu

Lebih lanjut, menurutnya kejadian ini bukan menjadi tugas DPD PDI-P Jateng untuk melakukan penelusuran. Namun tugas bupati dan instansi terkait seperti Bawaslu.

"Itu tugasnya Pak Bupati dan teman-teman," katanya.

Kendati demikian, pihaknya menyebut tidak akan  mengambil langkah hukum untuk merespon hal ini. Pasalnya ia merasa tak ada dampak apapun kepada potensi perolehan suara PDI-P dari video viral itu.

"Saya kira kesulitannya di mana ya, kalau urusan partai dengan ASN enggak ada hubungannya secara hierarkis," jelasnya.