Tekan Pernikahan Dini, Pemprov Kepulauan Babel Gencarkan Edukasi

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan program edukasi pola asuh anak sebagai salah satu solusi untuk menekan angka pernikahan usia dini di daerah itu. 

Diketahui, pernikahan dini merupakan  faktor utama terjadinya kasus stunting pada anak.

"Saat ini pernikahan usia dini masih tinggi sehingga (artinya) pemahaman masyarakat, khususnya ibu muda, terhadap pola asuh anak cukup rendah."

Baca juga: Kepala BKKBN Sebut Fenomena Seks Bebas Berakibat Maraknya Pernikahan Dini

Demikian kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3CSKB) Kepulauan Babel, Asraf Suryadin di Pangkalpinang, Rabu (15/11/2023).

Asraf Suryadin mengatakan, kegiatan edukasi ini digencarkan agar para orangtua lebih paham dan menjaga anak-anak mereka dari pernikahan dini.

"Edukasi ini tidak hanya mencegah pernikahan dini dan stunting, tetapi juga anak putus sekolah," tambah Asraf Suryadin seperti diberitaakan Antara.

Asraf Suryadin menyatakan, saat ini pernikahan usia dini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai menurun.

Pada 2023 angka pernikahan dini di provinsi tersebut mencapai 7,5 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka 17,8 persen dari total pendudukan 1,5 juta jiwa.

Baca juga: Tekan Angka Pernikahan Dini dan Hamil, Siswa Buat Aplikasi Pendidikan Seks

"Sekarang rangking pernikahan usia di Babel sudah berada di urutan 20 nasional," kata Asraf Suryadin.

Menurut dia, pernikahan dini di provinsi tersebut rata-rata merupakan anak-anak putus sekolah tingkat SMA, SMP, bahkan SD.

"Kebanyakan anak putus sekolah ada di daerah perdesaan, sementara perkotaan sudah kurang karena pemahaman pola asuh orangtua di perkotaan sudah baik," kata dia.

Oleh karena itu, program sosialisasi edukasi pola asuh anak akan semakin digencarkan di daerah-daerah perdesaan