Larang ASN Jateng Berpose Jari 1, 2, 3, Pj Gubernur Jateng: Sangat Bahaya

SEMARANG, KOMPAS.com - Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk berfoto dengan pose-pose yang condong menunjukkan dukungan bagi pasangan calon (paslon) tertentu.

"Kalau sudah ada nomor urut saya minta tidak ada lagi menggunakan simbol, ini sangat bahaya, karena sekarang mudah sekali orang mengambil video kemudian memviralkan. Padahal, terkadang video diambil sebelum pemilu. Jadi, saya harap, tidak ada yang menggunakan kode tertentu," ujar Nana, pada Rabu (15/11/2023).

Pihaknya mengimbau agar ASN di Jateng menahan diri untuk tidak berpose dengan simbol tertentu menggunakan jari yang dapat disalahartikan sebagai dukungan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Jalan Ngablak Semarang Terendam Banjir, Pengendara Sepeda Motor Dianjurkan Lewat Jalur Lain

"Kita hanya boleh mengepal kalau misalnya hanya memberi salam, gini (lima jari) juga bisa karena pesertanya cuma tiga. Jadi, simbol menggunakan jari ataupun hal lain memang sangat sensitif," tutur dia.

Dengan menaati larangan dan menjaga netralitas, ia berharap ASN dapat mendorong stabilitas di Jateng selama tahapan pemilu.

"Menjelang pemilu, kita sebagai ASN harus mampu menjaga stabilitas, agar Jateng tetap aman, nyaman sejuk. Selama maupun setelah pemilu berlangsung. Salah satunya menjunjung tinggi netralitas ini," kata dia.

Pihaknya juga mewanti-wanti agar tidak ada ASN Jateng yang melakukan pelanggaran berat dengan telibat dalam politik praktis, seperti masuk parpol.

"Apalagi, tanggal 28 November kita akan memasuki masa kampanye, kita dilarang mengikuti kampanye, apalagi sebagai peserta kampanye," ungkap dia.

Sementara terkait masalah komunikasi, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk kepada kontestan.

Baca juga: FX Rudy: DPC Mau Mecat Gibran Bisa, Namun Saya Mengutamakan Persahabatan

"Misalnya kita punya stadion Jatidiri, seperti kemarin ada izin dari beberapa partai untuk menggunakan stadion tersebut, jadi semua kita perbolehkan, tidak boleh kita memilih salah satu partai untuk deklarasi di stadion tersebut," beber dia.

Terakhir, pihaknya meminta ASN lebih bijak menghadapi situasi politik yang kian memanas. Temasuk terlibat dalam politik uang.

"Sejauh mana batas-batas kita supaya kita tidak terpancing dengan situasi dan iming-iming, tadi disampaikan di ikrar bahwa kita tidak boleh menerima uang apalagi terkait kontestasi politik," ujar dia.