2SOLO, KOMPAS.com - Proyek pembangunan di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) saat ini menjadi sorotan masyarakat lantaran disebut banyak menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Terkait hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengakui sejumlah proyek memang menggunakan anggaran pemerintah pusat. Namun dia mengatakan tidak seluruh proyek dibiayai APBN.
"Sudah sering saya bilang, ada kombinasi Provinsi, Kementerian, Daerah. Ada yang dari CSR," kata Gibran, saat ditemui di DPRD Kota Solo, pada Kamis (19/10/2023).
Baca juga: Dipimpin Gibran, Kota Solo Kebanjiran Proyek Pusat, Ini Deretannya
Diketahui, di bawah Kepemimpinan Gibran, ada 17 proyek prioritas di Kota Solo.
Di antaranya, pembangunan Masjid Raya Syeikh Zayed, Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo, Islamic Center, Shelter Manahan, Museum of Culture of Technology, dan PLTSa Putri Cempo.
Kemudian revitalisasi, Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug, Lokananta, Technopark, Pasar Mebel Ngemplak, Pasar Jongke, Pura Mangkunegaran, dan GOR Indoor Manahan.
Lalu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, serta revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Soebroto. Selain itu, ada juga proyek penataan kawasan Kumuh Semanggi.
Gibran menjelaskan percepatan pembangunan ini, semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
"Semuanya untuk kebaikan warga. Yang menikmati warga, bukan saya," tegas Gibran.
Dia juga tegas membantah adanya anggapan bahwa alokasi anggaran pembangunan di APBD minim.
"Enggak (minim), dana pembangunan banyak. Bisa ditanyakan ke DPRD," kata Gibran.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Solo, Budi Prasetyo mengatakan APBD Kota Solo sekitar Rp 2,1 Triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 800 miliar di antaranya merupakan pendapatan asli daerah (PAD).
Dia mengakui bahwa tidak semua proyek prioritas dibiayai APBD. Namun, dia menyebut bahwa ada banyak sumber pembiayaan proyek.
Baca juga: Disebut Airlangga Cocok Pakai Baju Kuning, Gibran: Saya Pakai Baju Warna Apa Aja Cocok
"Memang tidak semuanya (APBD) untuk proyek prioritas. Dominasi anggaran investor, memang ketara. Memang APBD untuk PAD kecil, karena PAD kita untuk program prioritas kita tak mampu," jelasnya.
Selain itu dia juga menyebut presentase proyek prioritas yang menggunakan APBD memang relatif kecil.