Bupati Blitar: Banyak Guru ASN Terjerat Pinjol dan "Paylater"

BLITAR, KOMPAS.com – Bupati Blitar, Jawa Timur, Rini Syarifah, mengatakan bahwa banyak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang bertugas sebagai guru terjerat pinjaman online dan fasilitas pinjaman “PayLater”.

“Kami dapat informasi dari berbagai pihak, bahwa banyak ASN terutama guru yang terjerat pinjaman online,” ujar Rini usai membuka seminar literasi keuangan digital yang diselenggarakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Blitar, Senin (9/10/2023).

Kata Rini, di era digital, banyak produk pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat namun mengandung risiko tinggi.

Baca juga: Pinjol Ilegal Sasar Korban Pelajar SMA di Wilayah Malang

Karena itu, lanjutnya, pihaknya menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan untuk memberikan edukasi terkait keuangan digital (fintech) kepada ASN guru untuk melindungi mereka dari jeratan pinjaman online.

“Para guru ini rentan terjerat pinjol. Nanti kalau sudah terjerat pasti akan mempengaruhi kinerjanya, tugasnya sebagai tenaga pengajar,” ujar Rini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Arta Selaras (HAS), BUMD milik Pemkab Blitar, Sharial Amri, mengatakan bahwa lebih dari 50 persen nasabah yang memanfaatkan pinjaman di bank yang dia pimpin adalah ASN yang bertugas sebagai guru.

Dari nasabah guru tersebut, lanjutnya, sekitar 20 persen di antaranya memiliki catatan pernah atau sedang kesulitan membayar pinjaman online termasuk fasilitas paylater yang ada di sejumlah platform market place digital.

“Dalam pemantauan kami, guru-guru terutama guru-guru muda ini banyak terjerat pinjol termasuk pay later pay later itu. Mungkin karena guru muda cukup aktif menggunakan ‘gadget’. Kemudahan mengakses produk fintech itu tidak disertai literasi keuangan digital yang memadai,” terang Sahrial.

Sahrial tidak menyebutkan angka pasti jumlah guru yang terjerat pinjaman online dan fasilitas "paylater".

Namun dia memastikan jumlahnya cukup besar dan angka 20 persen dari nasabah yang berprofesi sebagai guru yang terjerat pinjaman online tersebut belum termasuk mereka yang terjerat pinjaman online ilegal.

“Masalah dengan pinjaman online (legal) dan PayLater ini kan dapat kita lihat di SLIK-nya OJK. Nah, ini kan kalau SLIK-nya buruk akan membuat mereka semakin sulit mengakses pinjaman perbankan ke depannya,” ujarnya merujuk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Jeratan pinjaman online dan "paylater", kata Sahrial, antara lain terletak pada mudahnya calon debitur mengajukan aplikasi pinjaman.

“Bahkan banyak kasus di mana akun para guru ini digunakan oleh teman mereka dan akhirnya macet. Karena akun pinjaman dan PayLater digunakan orang lain ini sangat memungkinkan, mudah,” ujarnya.

Karena itu, ujarnya, sebagai perusahaan milik daerah yang bergerak di bidang perbankan, pihaknya berkepentingan untuk memberikan edukasi produk perbankan di era digital kepada para guru yang merupakan salah satu klaster ASN yang paling rentan terjerat pinjaman online.

“Tentu kami juga ingin agar para guru ASN ini lebih memercayakan kepada kami jika membutuhkan kredit baik untuk usaha mau pun kredit konsumtif,” terangnya.

Baca juga: Mantan Bendahara Desa di Buleleng Korupsi Rp 255 Juta untuk Bayar Utang Pinjol

Selain ASN guru, tambahnya, aparatur pemerintahan desa juga termasuk kelompok pegawai yang rentan terjerat pinjaman online baik yang legal maupun ilegal.

Sahrial mengklaim pihaknya telah berusaha untuk menyesuaikan situasi pasar dengan mempermudah dan mempercepat proses pengajuan kredit oleh calon nasabah.