Pj Gubernur Minta Kepala Daerah Tekan Angka "Stunting" di Sulsel

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin menekankan kepada empat Pj kepala daerah yang baru dilantik agar serius menyelesaikan masalah stunting (tengkes).

Menurut dia, semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota wajib bekerja keras dalam menangani stunting.

Apalagi, saat ini angka stunting di Sulsel 27 persen sehingga semua stakeholder harus bahu-membahu menekan tengkes hingga menuju angka nol, bukan 14 persen.

Baca juga: Jakarta Pusat Targetkan Nol Stunting Sebelum 2024

"Ini sudah 78 tahun kita merdeka, malu kita masih ada stunting. Sebenarnya sebagai bangsa malu kita masih ada stunting, walaupun target nasional itu hanya 14 (persen), tapi mestinya kita harus sampai 0 bukan hanya sekadar mencapai 14 (persen). Kita di Sulsel stunting-nya itu masih 27 (persen)," ucap Bahtiar dalam sambutannya.

Dia mengatakan, Kapolda Sulsel dan jajarannya sudah memberikan contoh terkait penanganan stunting. Salah satu contohnya yaitu sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sulsel menjadi orangtua asuh puluhan anak stunting.

"Masa kepolisian sudah kasih contoh, kita yang pemda harus lebih kuat lagi menjalankan itu, bayangkan polisi bukan tugasnya (tapi ikut konsen dalam menangani stunting)," kata Bahtiar.

Begitu pun dengan TNI, Bahtiar memberikan apresiasi program ketahanan pangan Kodam XIV Hasanuddin untuk menekan laju inflasi di provinsi setempat.

"Tentara juga demikian soal ketahanan pangan bagaimana mengatasi kekeringan yang berkepanjangan, sudah kering ditimpa El Nino," ujarnya.

Bahtiar mengaku saat ini Sulsel dalam keadaan tidak baik sehingga perlu kerja sama semua stakeholder untuk menangani permasalahan yang ada di Sulsel.

"Jadi kondisinya sedang tidak baik-baik saja kita ini, jangan dianggap biasa-biasa saja, cara kerja, pola kerja, metode kerja harus tidak biasa-biasa juga. Kalau masih kerja manual, ini rakyat Sulsel harus kita apakan," ungkapnya.

Ditambah, kata Bahtiar, Sulsel salah satu provinsi yang masuk dalam kategori wilayah kemiskinan ekstrem. Penyalahgunaan narkotika juga tinggi, hingga angka perceraiannya.

"Kemiskinannya 500.000 orang, Kepala BNN (Provinsi Sulsel) menyampaikan 550.000 orang narkoba. Ketua Pengadilan Tinggi Agama menyampaikan perceraian tiap tahun 20.000 pasang. Ada apa di Sulsel ini? Ada masalah, maka tata kelola pemerintahan daerah tidak boleh biasa-biasa saja, harus ada perubahan yang signifikan untuk mengatasi persoalan ini," tutupnya.

Baca juga: Mahasiswa Disabilitas Universitas Muhammadiyah Purworejo Ciptakan Pakan Ternak yang Bisa Cegah Stunting