Kasus Perdagangan Orang Naik hingga 700 Persen, Kemenlu Ungkap Penyebabnya

SEMARANG, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan hingga 700 persen selama beberapa tahun terakhir. 

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Protokol dan Konsuler Kemenlu, Didik Eko Pujianto mengatakan kasus TPPO tetap mengalami peningkatan meski Indonesia telah menjalin kerja sama hukum dengan secara bilateral, regional, dan multinasional.

Didik menyebut ada dua faktor yang menyebabkan peningkatan kasus TPPO.

“Pertama, sistem hukum di tempat (negara) itu belum begitu stabil. Kedua, negara itu belum terlalu aman atau dalam kondisi konflik,” ucap Didik usai menghadiri diskusi publik di Kantor BPSDMD Jawa Tengah, Jum’at (15/9/2023).

Baca juga: 1.609 Warga Jateng Jadi Korban TPPO, 90 Orang Terlibat Judi dan Penipuan Online

Menurut Didik, apabila suatu negara stabil secara hukum, maka akan mudah dalam melacak pelaku pelanggaran hukum. Tak terkecuali, pelaku TPPO.

Negara yang mengalami konflik internal maupun dengan negara lainnya juga rawan menjadi tempat terjadinya perdagangan orang. Sehingga menjadi penting bagi calon pekerja untuk memahami kondisi negara yang dituju untuk bekerja.

Selain itu calon pekerja harus mengurus visa sebelum keberangkatan. Kemudian memastikan perekrut merupakan perusahaan yang memiliki izin. Sehingga cross check mendalam harus dilakukan.

Apalagi selama ini animo WNI untuk bekerja di luar negeri terus bertambah karena dianggap bergengsi. Namun hal itu belum diimbangi dengan literasi risiko yang akan dihadapi pekerja migran.

“Hati-hatinya bukan sekali, tapi harus berkali-kali. Informasi sudah banyak, namun seringkali kawan-kawan itu gampang tergiur,” lanjutnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengakui situs penipuan online yang berkaitan dengan TPPO, akan terus menjamur sekalipun telah di-takedown oleh pemerintah.

"Jumlahnya itu ada 10 yang di-take down, kemudian muncul lagi 20, begitu seterusnya. Bisa dilihat di situsnya Kominfo beribu-ribu sudah di-take down, beribu-ribu juga akan muncul,” terangnya.

Kebanyakan pelaku utama berasal dari luar negeri. Biasanya WNA akan merekrut WNI yang akan dipekerjakan di negaranya. Kemudia WNI itu diminta untuk menipu WNI lainnya dengan dijanjikan bonus dalam jumlah besar.

“Bandarnya dari luar negeri dan fokusnya mengambil WNI, kemudian dibawa kesana untuk menipu orang Indonesia. Sama juga mereka rekrut orang Malaysia untuk menipu orang Malaysia,” bebernya.

Baca juga: Banyak Kasus TPPO, Imigrasi Buat Desa Binaan di Serang Banten

Pihaknya membeberkan, Jateng menjadi salah satu provinsi penyumbang korban TPPO tertinggi di Indonesia. Sebanyak 1.609 korban selama 6 Juni hingga 11 September 2023 diungkap oleh Polda Jateng.

“Kajian scara detail terkait penyebab TPPO Jateng yang tinggi memang belum. Wong Jowo (orang Jawa) gampang diapusi (dibohongi) atau gimana saya tidak tahu,” ujarnya.

Pihaknya juga menyangkal bila UMR Provinsi Jateng yang rendah dan sulitnya mencari pekerjaan, menjadi salah satu faktor utama warga Jateng banyak menjadi korban TPPO.

"(Susah cari kerja dan UMR rendah?) Tidak juga. Banyak negara lain yang lebih susah cari kerja dan ada konflik di negaranya, tapi mereka tidak tergiur dan mereka tidak jadi korban TPPO,” pungkasnya.