KOMPAS.com- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengatakan, kegiatan Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) 2023 yang dilaksanakan di Jambore Kader Kesehatan Provinsi Sumsel sangatlah penting.
Pasalnya, melalui sosialisasi BHD para kader kesehatan harus cermat dalam mengantisipasi kasus henti napas yang terjadi di lingkungan setempat. Selain itu, pertolongan henti napas juga perlu diajarkan kepada masyarakat luas.
Hal tersebut dikatakan Hermen Deru saat bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumsel Feby Deru membuka Jambore Kader Kesehatan Provinsi Sumsel di Gedung Asrama Haji Palembang, Sumsel, Rabu (6/9/2023).
"BHD ini tampaknya sederhana dan sepele. Namun, perlu ada kemampuan untuk memberi pertolongan BHD, sehingga kalau tiba tiba orang di sekitar kita mengalami henti napas, kita dapat sigap melakukan pertolongan pertama," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/9/2023).
Baca juga: Kebakaran Lahan di Sumsel Meluas, Kualitas Udara di Palembang Tidak Sehat
Oleh karena itu, Herman Deru mengimbau agar sosialisai ini dapat disebarkan ke masyarakat luas melalui rekaman video sebagai bahan pembelajaran bagi kader kesehatan di 17 kabupaten dan kota di Sumsel.
Menurutnya, BHD sangatlah penting sebagai pertolongan pertama. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kefatalan, seperti kerusakan permanen otak akibat oksigen yang terputus dalam jangka waktu 4-10 menit.
Herman menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumsel (Pemprov Sumsel) telah berupaya keras untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program Pembangunan Kesehatan di Sumsel.
Adapun beragam indikator kesehatan yang turun secara signifikan di Sumsel, salah satunya stunting. Pada 2022, angka stunting di Sumsel menurun hingga 18,6 persen dan lebih rendah dari angka stunting nasional, yakni 21,6 persen.
Baca juga: Tanam Ganja Dalam Ember untuk Konsumsi Pribadi, Pemuda di Sumsel Ditangkap
"Pencapaian ini atas kerja sama seluruh elemen di Sumsel, terutama para kader kesehatan, seperti kader posyandu. Sehingga saya mengapresiasi dedikasi dan pelayanan ibu/bapak sekalian," tutur Herman.
Sejak 2019, Pemprov Sumsel telah menetapkan anggaran untuk pembangunan kesehatan masyarakat. Anggaran tersebut tersebar di TP PKK, Karang Taruna, dan Posyandu setiap desa/kelurahan di Sumsel.
Hal itu dilakukan untuk melengkapi fasilitas teknologi kesehatan posyandu yang memenuhi standar, seperti timbangan digital antropometri untuk memantau pertumbuhan bayi.
"Ini upaya dari kami untuk membangkitkan kembali posyandu. Di era ini, posyandu seperti tertinggal dan terbengkalai, sementara posyandu adalah garda terdepan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan," jelas Herman.
Pada kesempatan itu, Herman menjelaskan pentingnya mengubah mindset konsumen menjadi produsen bagi para kader kesehatan. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengatasi kenaikan harga pangan.
"Legacy ini sangat penting. Melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kita dapat menekan angka stunting dan berada di posisi ke 10 di antara provinsi lain," kata Herman.