BENGKULU, KOMPAS.com - Sejak Indonesia merdeka hingga kini, Pulau Enggano, sebuah wilayah terluar di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, baru pertama kali dikunjungi anggota DPR RI pada 2 Agustus 2023.
Susi Marleni Bachsin menjadi anggota DPR RI pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Enggano.
Kunjungan anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan ini dimanfaatkan warga Pulau Enggano mengeluarkan unek-unek, keluhan, serta harapan.
Baca juga: Tantangan Masyarakat Enggano Bertahan Hidup di Laut dan Darat
Kepala Desa Banjarsari di Pulau Enggano, Supri, menumpahkan harapannya agar Susi Marleni Bachsin dapat membantu ratusan petani setempat memperbaiki irigasi yang sudah lama rusak.
"Ada 300 hektar sawah yang dikelola serta 800 hektar potensi sawah. Namun, sejak irigasi rusak, produksi beras menurun. Irigasi sudah ada sejak tahun 1970 namun tidak pernah diperbaiki jadi rusak," kata Supri.
Dengan adanya irigasi yang baik, ia berharap panen padi di Pulau Enggano dapat mencapai dua kali setahun.
Baca juga: UMKM Pulau Enggano Mengeluh Tak Dapat Nikmati Layanan KUR
Supri juga memaparkan potensi pisang di Enggano yang mencapai ribuan ton per tahun, dijual ke luar pulau dalam bentuk bahan mentah.
Warga mengharapkan ada pengolaan lanjutan seperti tepung pisang atau sejenisnya agar harga menjadi berkualitas serta menyerap tenaga kerja lokal.
Potensi kepiting bakau, lobster, jengkol, serta ikan merupakan potensi perikanan yang tak kalah bersaing dengan hasil pertanian.
"Masyarakat membutuhkan bimbingan dari Bank Indonesia, pemerintah, agar produksi pertanian dan laut kami meningkat. Infrastruktur, bimbingan keilmuwan, transportasi menjadi hal penting," ujar Supri.
Selain pertanian dan kelautan potensi wisata juga tak kalah bersaing terutama wisata laut seperti snorkeling, wisata alam, dan lainnya.
Keluhan nelayan juga muncul banyaknya alat tangkap nelayan yang rusak serta tidak seusai lagi dengan kondisi laut saat ini. Umumnya nelayan Enggano menggunakan kapal di bawah 5 GT.
Matius Sumanti, Kepala Desa Apoho, mengusulkan agar dibangun pengolahan pabrik pisang untuk menjaga stabilitas harga pisang. Saat ini harga pisang per tandan isi 9 sisir mencapai Rp 60.000.
"Pabrik olahan pisang menjadi bubuk sangat diperlukan karena permintaan tinggi baik nasional dan ekspor," ungkapnya.
Alamudin, Kades Kaana, lebih menekankan agar transportasi kapal dapat disiplin karena dengan tidak disiplin akan memengaruhi harga jual pertanian dan laut.