BBM Naik, Sopir Angkutan Umum di Lembata Minta Pemerintah Atur Ulang Tiket Penumpang

LEWOLEBA, KOMPAS.com - Sejumlah sopir angkutan umum di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana menaikkan tiket penumpang meskipun pemerintah belum menetapkan tarif yang baru.

Koordinator sopir bus wilayah Lewoleba-Kedang, Saleh Lamadike mengungkapkan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM telah berdampak terhadap kebutuhan bahan bakar.

"BBM sudah naik, maka pastinya tarif penumpang juga harus dinaikkan," ungkap Saleh kepada wartawan di Lewoleba, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Langka, Harga BBM Eceran di Lembata Tembus Rp 50.000 per Botol

Saleh menjelaskan, tarif penumpang saat ini masih mengacu pada surat keputusan Bupati nomor 447 tahun 2016 tentang penetapan tarif dasar angkutan penumpang, yakni Rp 35.000 per orang.

Namun, mereka menilai, keputusan tersebut tidak lagi relevan setelah harga BBM baru mulai ditetapkan pemerintah sejak Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Usai Upah Tukang Dibayar, Gedung SDI di Lembata Akhirnya Tak Lagi Disegel

Oleh sebab itu, mereka berencana menaikkan tarif jika pemerintah tidak segera memberi solusi dan memutuskan tarif angkutan daerah yang baru.

"Solar, Pertalite, Pertamax sudah naik mana bisa tetap dengan tarif lama," katanya.

Tidak hanya itu, kadang para sopir harus merogoh kocek lebih untuk membeli BBM di pengecer akibat kelangkaan BBM di Lembata.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata, Fajar Pureklolon berjanji akan segera berkoordinasi dengan Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, untuk membicarakan persoalan tersebut.

Meski demikian, Fajar juga mengamini bahwa tarif angkutan yang mengacu pada SK Bupati tahun 2016 tidak sebanding dengan harga BBM terbaru.

"Masalah ini akan dibicarakan serius dengan Penjabat Bupati Lembata untuk mencari jalan keluar," ujarnya.

Ia juga menambahkan, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat akan mengeluarkan SK untuk mengatur tarif angkutan transportasi yang berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota di NTT.

"Nanti kalau sudah ada SK Gubernur mungkin disusul dengan SK atau peraturan bupati (Perbup) soal tarif angkutan," tandasnya.