Penyegelan Gedung Sekolah di Lembata, Tukang Tunggu Pelunasan Utang

LEWOLEBA, KOMPAS.com – Polemik penyegelan lima ruangan kelas Sekolah Dasar Inpres (SDI) di Desa Lamalela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai menemukan titik terang.

Hal itu setelah petugas Balai Cipta Karya Kupang mendatangi sekolah itu pada Senin (22/8/2022). Kedatangan mereka untuk menemui para tukang dan pihak sekolah.

“Mereka sudah datang ke Ilowutung untuk mengklarifikasi tentang keabsahan data khususnya utang. Sehingga kemarin juga para tukang menyampaikan tentang total semua utang. Totalnya Rp 77 juta lebih,” ujar Kepala SDI Ilowutung, Yosep Ado Tereng saat dihubungi, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Tukang Segel Gedung Sekolah karena Upah Belum Dibayar, Pemkab Lembata Surati Kementerian PUPR

Yosep mengatakan, pertemuan itu telah menghasilkan kesepakatan kedua pihak agar persoalan tersebut tidak berlanjut. Terlebih, penyegelan tersebut telah menghambat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah itu.

“Setelah petugas yang ada mereka sudah terima laporan dari para tukang, lalu dibuat kesepakatan lagi bahwa tanggal 29 Agustus 2022 batas akhir penyelesaian. Sehingga KBM bisa berjalan dengan baik dalam ruangan,” katanya.

Baca juga: Buntut Penyegelan Gedung SD di Lembata, Siswa Menumpang Belajar di Sekolah Tetangga

Yosep berharap, dengan adanya kesepakatan, pihak Balai Cipta Karya Kupang segera mempercepat proses pembayaran utang.

“Saya berharap bisa diurus lebih cepat sehingga bisa digunakan lebih cepat. Karena selama ini kami hanya berada di emperan gedung. Harapan kami cepat diselesaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lembata menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait polemik proyek renovasi sekolah itu.

Sebab, hingga saat ini gedung sekolah yang telah direnovasi sejak Bulan Januari 2022 itu belum bisa digunakan lantaran disegel tukang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Anselmus Bahi mengatakan, penyegelan ini akibat pelaksana belum membayar upah tukang.

"Kami sudah surati sampai ke Kementerian PUPR terkait kondisi ini. Karena ini proyeknya milik PUPR bukan Kementerian Pendidikan," ujar Anselmus saat dihubungi, Senin (15/8/2022).

Selain menyurati pemerintah pusat, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai PUPR di Kupang.