Harga BBM Naik, Anggota DPR Asal Aceh Bandingkan dengan Malaysia

ACEH, KOMPAS.com - Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli menanggapi keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM. Ia meminta kebijakan yang diumumkan Presiden RI Joko Widodo Sabtu (3/9/2022) itu di cabut karena tidak pro rakyat.

"Kita dari awal tegas menolak kenaikan harga BBM, karena tidak pro rakyat. Bahkan melalui rapat paripurna. Kita harap kebijakan ini  dicabut. Karena kalau tidak berarti ada yang salah dalam mengelola negara ini khususnya terkait BBM," ucap Rafli, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/9/2022).

Penysuaian harga BBM yang dikeluarkan Menteri ESDM Arifin Tasrif, menurut Rafly, merupakan sebuah kebijakan yang tidak tepat.

Baca juga: Harga BBM Naik, Ini Cerita Sopir Angkot di Padang yang Bingung Pasang Tarif Ongkos Penumpang

Sebab masyarakat baru bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi.

"Apalagi dengan iming-iming kompensasi berupa BLT sebesar Rp 150.000 per bulan bagi masyarakat selama 4 bulan. Tentu hal ini kita tentang," ujar politisi PKS itu.

Kenaikan harga BBM, lanjut Rafly, harus disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia yang turun. Apalagi negara jiran memiliki harga BBM yang tergolong murah dibanding Indonesia.

"Ingat, dampak kenaikan BBM akan membuat harga barang naik, terutama bahan pokok. Kebijakan ini adalah kesengsaraan bagi rakyat kecil dan menengah, buruh, sopir angkutan, ojol, dan lain-lain sangat terdampak," paparnya.

Baca juga: Harga BBM Naik, Pedagang Eceran di Bengkulu Dikecoh Konsumen, Beli Pertalite dengan Harga Lama

Kenaikan harga BBM, bagi Rafly, menambah beban masyarakat, apalagi dari sisi ekonomi.

"Jika Pemerintah belum bisa buat rakyat bahagia, maka tidak usah juga menambah beban yang menyengsarakan rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM seperti ini," tutup Rafly.