Harga BBM Naik, Anggota DPR Asal Aceh Bandingkan dengan Malaysia

"Kita dari awal tegas menolak kenaikan harga BBM, karena tidak pro rakyat. Bahkan melalui rapat paripurna. Kita harap kebijakan ini  dicabut. Karena kalau tidak berarti ada yang salah dalam mengelola negara ini khususnya terkait BBM," ucap Rafli, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/9/2022).

Penysuaian harga BBM yang dikeluarkan Menteri ESDM Arifin Tasrif, menurut Rafly, merupakan sebuah kebijakan yang tidak tepat.

Sebab masyarakat baru bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi.

"Apalagi dengan iming-iming kompensasi berupa BLT sebesar Rp 150.000 per bulan bagi masyarakat selama 4 bulan. Tentu hal ini kita tentang," ujar politisi PKS itu.

Kenaikan harga BBM, lanjut Rafly, harus disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia yang turun. Apalagi negara jiran memiliki harga BBM yang tergolong murah dibanding Indonesia.

"Ingat, dampak kenaikan BBM akan membuat harga barang naik, terutama bahan pokok. Kebijakan ini adalah kesengsaraan bagi rakyat kecil dan menengah, buruh, sopir angkutan, ojol, dan lain-lain sangat terdampak," paparnya.

Kenaikan harga BBM, bagi Rafly, menambah beban masyarakat, apalagi dari sisi ekonomi.

"Jika Pemerintah belum bisa buat rakyat bahagia, maka tidak usah juga menambah beban yang menyengsarakan rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM seperti ini," tutup Rafly.