MBD Satu Data, Upaya Pemkab Maluku Barat Daya Ciptakan Kebijakan yang Tepat

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menyusun program MBD Satu Data yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini.

Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach menjelaskan, MBD Satu Data merupakan sebuah upaya mengintegrasikan seluruh data di kabupaten itu.

Data tersebut seperti jumlah penduduk, hasil pertanian setiap desa, hasil ikan nelayan, hingga potensi pariwisata.

"Ini sedang kita proses, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa kita laksanakan," kata Benyamin di Kantor Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Hal ini dinilai penting karena Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 48 pulau. Dari 48 pulau itu, 17 di antaranya dihuni masyarakat.

Data yang terintegrasi dengan baik, kata dia, bisa membantu Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

Baca juga: Tari Lenso Berasal dari Maluku: Sejarah, Gerakan, dan Properti

"Intinya satu data ini kan agar pengambil keputusan ini jangan salah. Deviasi jangan banyak. Selama ini, kalau data enggak valid, kita kira-kira ini. Kalau kita kira-kira, ini deviasinya banyak," jelas Benyamin.

Benyamin mencontohkan, kebijakan yang tepat bisa diambil jika ada satu pulau atau desa yang mengalami gagal panen.

Pemkab, kata dia, bisa menentukan langkah yang diambil karena memiliki akses untuk melihat data hasil panen di setiap pulau atau desa.

"Itu kalau sekarang ini dalam kondisi data enggak beres, kita serta merta langsung beli beras, pengadaan beras," kata dia.

Padahal, kata Benyamin, di desa lain terdapat kelebihan stok jagung. Hal ini bisa terlihat jika data hasil panen sudah terintegrasi.

"Beli aja jagung rakyat, sehingga uangnya pindah ke situ, jagungnya pindah ke sini," jelas Benyamin.

"Supaya duit ini berputar (di MBD), kalau tidak duitnya masuk ke Surabaya (pengadaan beras dari Surabaya), petani saya lapar, petani orang untung, saya enggak mau," tambahnya.