Kumpulkan Data Penyandang Disabilitas di 29 Kabupaten/Kota, KPU Papua: Memang Belum Akurat

JAYAPURA, KOMPAS.com - Para penyandang disabilitas memiliki hak dalam pemilihan umum (pemilu) di kabupaten atau kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.

Namun, selama ini, penyandang disabilitas di Papua belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pemilu di kabupaten atau kota di Papua. Hak mereka kurang diperhatikan.

Baca juga: Sosialisasi Hak Memilih dan Dipilih, Bawaslu Ajak Penyandang Disabilitas Aktif pada Pemilu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Adam Arisoi mengungkapkan, pihaknya sedang mendata para penyandang disabilitas di puluhan kabupaten kota di Papua. Sehingga, mereka bisa memiliki hak memilih dan dipilih pada Pemilu 2024.

Arisoi menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun KPU Papua, terdapat 357 penyandang disabilitas fisik di Papua.

“Pasti timbul pertanyaan bahwa masih kurang, tetapi itulah yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai pemilih oleh KPU Provinsi Papua,” kata Arisoi di Hotel Mercure, Kota Jayapura, Papua, Senin (25/7/2022).

Sementara penyandang disabilitas intelektual di 29 kabupaten dan kota di Papua sekitar 244 orang.

“Yang disabilitas mental ada 160 orang. Yang disabilitas sensorik (bisu dan tuli) ada sekitar 84 orang,” jelasnya.

Menurut mantan Ketua KPU Provinsi Papua itu jumlah tersebut berdasarkan data daftar pemilih berkelanjutan semester satu di KPU Papua pada 2022.

“Pasti timbul pertanyaan ini datanya belum akurat. Ya memang belum akurat,” kata Arisoi.

Butuh Masukan

Untuk mengakomodasi hak disabilitas, KPU Papua membutuhkan dukungan seua pihak untuk mendata penyandang disabilitas.

“Kami sangat membutuhkan masukan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk mendata para disabilitas yang ada di 29 kabupaten/kota di Papua,” katanya.

Baca juga: Propam Polda Papua Telah Menahan 4 Anggota Polisi yang Diduga Terlibat Pelarian Bupati Mamberamo Tengah

Aarisoi meminta melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) untuk memberikan akses kepada para disabilitas dalam memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

“Kami harapkan data untuk para pemilih berkelanjutan bisa mendapatkan akses untuk memiliki E-KTP, sehingga bisa ikut memilih pada pemilu mendatang,” ucapnya.