Tak Ada Kapal Pengangkut, Harga Sawit di Bangka Belitung Anjlok

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit hingga kini masih menjadi persoalan di Kepulauan Bangka Belitung.

Persoalan semakin rumit lantaran harga pupuk mahal dan kapal untuk ekspor tidak ada.

Bupati Belitung Timur Burhanuddin mengatakan, penurunan harga TBS sawit awalnya dipicu larangan ekspor. Kemudian pembelian hasil panen petani oleh pabrik juga dibatasi.

Pabrik bahkan memberlakukan kuota harian yang jumlahnya berbeda untuk setiap perusahaan.

Baca juga: Harga TBS Sawit di Jambi Menyedihkan, Anjlok hingga Rp 700 Per Kg

"Karena kuota yang dibatasi inilah membuat TBS kelapa sawit ini banyak yang busuk, karena tidak semuanya bisa terjual. Juga, harga di sini pun menjadi Rp 1.250 per kilogram," ujar Burhanudin saat rapat virtual, Sabtu (25/6/2022).

Rendahnya harga sawit dirasakan merata oleh petani di Kepulauan Bangka Belitung.

Bahkan untuk wilayah Bangka Tengah, sempat menyentuh harga Rp 700 per kilogram.

Jurianto selaku petani kelapa sawit di Kabupaten Bangka Tengah mengeluhkan pernah mengalami hal serupa pada 2010.

Namun bedanya harga pupuk hingga upah buruh saat itu masih terjangkau, tidak seperti saat ini yang sudah serba mahal. Hal ini membuatnya resah karena akan membuat petani merugi.

"Besar harapan kami, agar harga TBS kelapa sawit ini kembali ke harga minimal Rp 2.000. Karena jika di bawah itu, kami sudah tidak dapat apa-apa lagi, kami panen tapi merugi," katanya.

Baca juga: Rambah Kebun Teh untuk Ditanami Sawit, Eks Calon Wali Kota Palembang Ditahan

Sementara, William dari PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP), mengungkapkan, masalah terbesar yang ada saat ini adalah stok yang tidak bisa keluar.

"Kemungkinan besar kapal-kapal pengangkut ini sudah di-charter oleh negara lainnya, sehingga perlu menunggu slot kosongnya," ujar dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaludin mengatakan, rapat koordinasi sengaja digelar untuk mempertemukan petani, pemilik pabrik dan pemerintah.

"Ini ada permasalahan sehingga kita himpun untuk disampaikan ke pusat," ujar Dirjen Minerba itu.