Vonis Bebas 2 Terdakwa Mafia Tanah di Kalbar Dianggap Keliru, Jaksa Kasasi

PONTIANAK, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan mengirim materi kasasi kasus dugaan mafia tanah, yang merugikan korban Rp 2 miliar ke Mahkamah Agung.

Langkah kasasi ditempuh, setelah hakim Pengadilan Negeri Pontianak memvonis kedua terdakwa IS (56) dan AB (50) tidak terbukti melanggar hukum dan dibebaskan dari tuntutan. 

"Materi kasasinya kami serahkan hari ini. Sekarang lagi proses jilid. Nanti hardcopy dan softcopy-nya kami serahkan ke pengadilan," kata jaksa penuntut umum (JPU) Eka Hermawan, Rabu (11/5/2022).

Baca juga: 2 Terdakwa Kasus Dugaan Mafia Tanah di Kalbar Diputus Bebas, Jaksa Kasasi

Eka berharap Hakim Mahkamah Agung bisa melihat secara teliti materi kasasi yang telah dilampirkan dalam berkas perkara.

Eka menilai, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru membuat keputusan.

"Intinya kami beranggarapan, hakim telah keliru membuat vonis putusan. Di kasasi ini dituangkan, tuntutan kami terhadap kedua terdakwa tersebut sebenarnya terbukti melakukan pelanggaran hukum," tutup Eka.

IS (56) dan AB (50), terdakwa kasus dugaan mafia tanah, yang merugikan korban Rp 2 miliar divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Baca juga: Dekan Nonaktif FISIP Unri yang Diduga Cabuli Mahasiswa Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi

Padahal sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalbar menunut pidana penjara 2,5 tahun dikurangi masa tahanan dan menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta penggelapan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pontianak, dalam sidang yang digelar Senin (25/4/2022), majelis hakim yang diketuai Irma Wahyuningsih tersebut menyatakan terdakwa IS dan AB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

Hakim juga membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan hak-hak, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.