Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Ribuan Mahasiswa di Palembang Blokade Jalan DPRD Sumsel

PALEMBANG, KOMPAS.com - Ribuan mahasiswa di Palembang yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Selatan melakukan aksi demo terkait wacana adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi selama tiga periode.

Pantauan Kompas.com, aksi ribuan mahasiswa yang berlangsung di Jalan Kapten Rivai, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Kamis (7/4/2022) sempat berlangsung tegang.

Sebab, mereka dihadang kawat berduri oleh aparat kepolisian ketika hendak menuju ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan penolakan terkait wacana tersebut.

Baca juga: Demo Sambut Jokowi Diwarnai Aksi Dorong, Mahasiswa Kecewa dan Sampaikan 3 Tuntutan

Para mahasiswa semula ingin bertemu dengan ketua DPRD Sumatera Sealtan Anita Noeringhati agar menyampaikan penolakan itu.

Namun, ketua DPRD nyatanya tak berada di lokasi hingga massa pun merangsek ingin masuk ke lokasi gedung.

Petugas kepolisian yang telah berjaga sejak siang, tak membuka barikade kawat berduri yang dipasang di tengah jalan.

Kondisi itu lalu membuat mahasiswa sempat beberapa kali menendang kawat berduri sampai akhirnya mereka memutuskan untuk memblokade jalan hingga terjadi kemacetan panjang.

Empat ruas jalan di Kapten Rivai pun mendadak menjadi macet total ketika mahasiswa bertahan agar polisi membuka barikade kawat berduri.

Baca juga: Bentangkan Spanduk Pak Jokowi, Tolong Turunkan Harga Minyak Goreng, Pria Ini Ditarik Aparat TNI

Sekitar 30 menit, mahasiswa akhirnya membuka blokade jalan setelah terjadi negoisasi dengan pihak DPRD Sumsel.

Salah satu Koordinator Aliansi BEM Sumatera Selatan Adi Syawal mengatakan, mereka menyampaikan sebanyak 11 poin tuntutan dalam aksi tersebut.

Di antaranya, menolak penundaan pemilu 2024, serta perpanjangan massa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain itu, mahasiwa juga mendesak agar presiden menunda IKN lantran banyaknya dampak yang ditimbulkan.

“Kami juga minta presiden mengevaluasi jajaran menteri yang membuat kegaduhan dengan melontarkan wacana tiga periode. Mendesak presiden untuk menurunkan harga BBM dan membatalkan kenaikan PPN 11 persen,” kata Adi dalam orasinya.

Adi menegaskan, mereka tak ingin Jokowi hanya melontarkan ucapan penolakan soal adanya perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Candi Muaro Jambi, Warga Keluhkan Stockpile Batu Bara

Namun, mereka meminta membuat pernyataan resmi dengan tidak menunda pemilu dan memperpanjang jabatan presiden.