KOMPAS.com - Konflik bersenjata di Papua telah menelan sejumlah korban jiwa, baik itu masyarakat sipil, personel TNI-Polri, maupun anggota kelompok separatis.
Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta, mengatakan, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang berbeda terhadap kelompok-kelompok yang kontra terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, pendekatan yang harus dilakukan bukanlah melalui senjata, melainkan ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
Baca juga: Jenderal TPNPB Wilayah Tabi Kembali ke NKRI, Pengamat: Pendekatan Non Senjata Berhasil
Selain itu, Stanislaus menyebutkan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, maupun state actor.
“Tanpa kolaborasi, itu mustahil tercapai,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2022).
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi) ini juga memandang pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua.
Ia menjelaskan, lewat dana otonomi khusus (otsus), pemda harus lebih aktif lagi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Harus ada kolaborasi, terutama pemda berperan sangat penting,” ucapnya.