Tak Terima Dana Desa Dipotong untuk BLT dan Covid-19, Apdesi Mempawah Kalbar Minta Perpres 104 Dicabut

MEMPAWAH, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar aksi demonstrasi, Rabu (15/12/2021).

Dalam aksinya, para kepala dan perangkat desa ini menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022.

Kepala Desa Antibar Julkarnaidi mengatakan, pemberlakuan Pepres 104 dapat menghambat pembangunan desa, karena 40 persen dana desa dialokasikan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa.

Baca juga: Ratusan Perangkat Desa di Gunungkidul Gelar Demo: Pak Jokowi, Tolong Kami

Kemudian 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen dialokasikan untuk refocusing anggaran mendukung penanganan Covid-19.

“Artinya 68 persen anggaran desa kami terkuras untuk menanggulangi itu. Sementara kami juga punya beban, kami punya visi misi dan janji-janji kami kepada masyarakat,” kata Julkarnaidi melalui keterangan tertulisnya, Rabu siang.

Untuk itu, jika memang pemerintah pusat menganggap pemerintah desa bisa berperan mengangkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka ia meminta Perpres itu direvisi atau dicabut.

Ketua Apdesi Mempawah Abdul Majid menambahkan, Perpres tersebut telah mengebiri hak dan kewenangan desa.

“Kami menolak secara tegas Perpres Nomor 104. Selain dapat menghambat pembangunan desa, keberadaan Perpres ini kami anggap telah mengkebiri hak dan kewenangan desa,” kata Majid.

Majid meminta Bupati Mempawah menyampaikan penolakan ini ke pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Kepala Desa Wajok Hilir ini memastikan Apdesi terus memperjuangkan yang apa yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah desa sampai ditindaklanjuti pemerintah pusat.

“Intinya aksi ini menjadi bukti bahwa 60 desa di Kabupaten Mempawah tidaklah tidur. Kami hadir untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi tekad kami untuk mewujudkan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Muhammad Pagi memastikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Apa yang kepala desa sampaikan kepada kami dalam orasi tadi akan menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk ditindaklanjuti. Mari kita berkolaborasi membangun Kabupaten Mempawah,” ucap Muhammad.

Baca juga: Korupsi Dana Desa Rp 628 Juta, Kades di Buton Utara Ditangkap Polisi