Epidemiolog Ingatkan Kota Blitar Belum Aman dari Covid-19 meski Terapkan PPKM Level 1

BLITAR, KOMPAS.com - Meski menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Kota Blitar dinilai belum aman dari kemungkinan lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo usai bertemu Forpimda Kota Blitar bersama staf ahli Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi serta staf ahli Menteri Kesehatan, Selasa (5/10/2021).

Windhu mengatakan, pada dasarnya suatu daerah dapat dinyatakan aman dari risiko terjadinya penularan Covid-19 jika wilayah di sekitar yang memiliki keterkaitan mobilitas penduduk juga masuk kategori berisiko rendah.

Kota Blitar, jelas Windhu, memiliki risiko lebih tinggi karena di kota ini terdapat Makam Presiden Soekarno (Bung Karno) yang menjadi tujuan kunjungan peziarah dari berbagai daerah di Indonesia.

"Apalagi khusus Kota Blitar ini warga dari daerah-daerah lain bisa masuk ke sini untuk keperluan berwisata, berziarah ke Makam Bung Karno," ujar Windhu.

Menurut Windhu, satu-satunya cara agar tidak terjadi peningkatan kasus konfirmasi melebihi batas maksimal level 1, maka Satgas Covid-19 harus memastikan pengunjung Makam Bung Karno bebas Covid-19.

"Karena banyak orang dari luar daerah masuk ke Kota Blitar maka bagaimana ini ditapis (disaring) dengan penerapan prokes ketat. Bagaimana memastikan yang disana betul-betul orang yang aman," ujarnya.

Selain itu, ujarnya, aplikasi PeduliLindungi juga harus diterapkan dengan benar tanpa kompromi.

Baca juga: Kota Blitar Masuk PPKM Level 1 Inmendagri, Dinkes: Kebanggaan Sekaligus Ujian

"Jangan sampai ada yang permisif dalam penerapannya," kata dia.

Terkait fakta peziarah Makam Bung Karno kebanyakan warga perdesaan yang mungkin tidak memiliki akses pada gawai yang memadai, Windhu mengatakan seharusnya tetap ada solusinya.

Kata Windhu, penerapan PeduliLindungi seharusnya tetap bisa berjalan tanpa menggunakan perangkat telepon pintar yang memiliki spesifikasi yang memadai. Hal ini, kata dia, harus diwadahi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Karena tidak semua orang punya ponsel yang cukup memadahi untuk aplikasi PeduliLindungi jadi bagaimana caranya tidak harus melalui ponsel," jelasnya.

Surveilans tetap

Windhu mengatakan, penanganan Covid-19 di Kota Blitar tidak boleh lengah setelah ditetapkan sebagai satu-satunya daerah yang memenuhi syarat menerapkan PPKM Level 1 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Kata Windhu, selama menjalankan PPKM Level 1 akan ada sejumlah pelonggaran mobilitas dan kegiatan masyarakat.

Namun pada saat yang sama, jelasnya, kegiatan surveilans tetap harus dijalankan agar cepat mendeteksi jika terjadi kasus baru dan melakukan penanganan yang tepat.