Bersitegang dengan Masyarakat Adat di Lokasi Pembangunan Waduk Lambo, Ini Kata Polisi

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna membantah anggotanya bersitegang dengan masyarakat adat di lokasi pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, NTT.

"Tidak bersitegang warga dengan Polri (Brimob). Kehadiran anggota Polri di lapangan semata-mata mengamankan pembangunan Waduk Lambo sehingga berjalan aman dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah," ujar Krisna kepada Kompas.com, Minggu (26/9/2021).

Dia menambahkan, kondisi keamanan di lokasi pembangunan Waduk Lambo sampai saat ini masih kondusif.

"Memang masih ada beberapa hal yang perlu disinkronkan, namun semua berjalan dengan aman dan harmonis," ujar Krisna.

Baca juga: Masyarakat Adat Bersitegang dengan Petugas dan Aparat di Lokasi Pembangunan Waduk Lambo

Krisna mengatakan, pada 20 September 2021 lalu, dicocokkan data sesuai hasil pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional, terkait identifikasi status dan batas-batas tanah.

Kegiatan itu, lanjut dia, dihadiri oleh Camat Aesesa, Kepala Desa Labulewa, dan petugas dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II, sebagai penanggung jawab pembangunan bendungan.

Dari pihak BWS, meminta 15 orang personel Brimob NTT, 15 personel Polres Nagekeo, serta 10 orang dari Satuan Pol PP Kabupaten Nagekeo agar tidak terjadi bentrokan fisik dengan masyarakat.

Krisna mengatakan, ada sekelompok masyarakat dan LSM yang menghalangi proses pengukuran lahan karena tidak setuju dengan batas wilayah.

"Mereka khawatir lahan pertanian dan makam mereka tenggelam," kata Krisna.

Menurut Krisna, masyakat Adat Labolewa sempat melakukan pemblokiran, sebagai bentuk penolakan pembangunan Waduk Lambo.

Baca juga: Masyarakat Adat Minta Lokasi Pembangunan Waduk Lambo Direlokasi

Masyarakat adat Labolewa menilai hak-hak masyarakat adat (Tanah ulayat suku) tidak terakomodir.