Rencana Bupati Jember Pindahkan Kantor Pemkab dan DPRD Tuai Penolakan

JEMBER, KOMPAS.com – DPRD Jember menolak rencana Bupati Jember Hendy Siswanto  memindahkan kantor bupati termasuk DPRD ke Kecamatan Patrang.

Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna penetapan Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Diminta Mundur dari Jabatan Ketua Yayasan Universitas di Jember, Bupati Hendy: Saya Sudah Mundur...

“Kami menolak pemindahan kantor Pemerintahan Kabupaten Jember dan kantor DPRD,” kata juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Tabroni saat membacakan pandangan akhir, Kamis.

Kantor Pemkab Jember saat ini berada di Kecamatan Kaliwates, sementara kantor DPRD Jember di Kecamatan Sumbersari. 

Alasan penolakan itu lantaran pemindahan pusat perkantoran saat ini bukan menjadi prioritas yang harus dilakukan.

Menurut Tabroni, bupati seharusnya fokus pada penanganan masalah kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Rasionalitas pemindahan kantor Pemkab dan kantor DPRD untuk pemerataan ekonomi jelas tidak mendasar,” tegas dia.

Bupati Hendy sebelumnya beralasan, pemindahan kantor bertujuan untuk pemerataan ekonomi di wilayah Jember, khususnya di wilayah utara yang dinilai kurang bagus.  

Namun Tabroni menilai, rencana pemindahan kantor Pemkab dan DPRD ke Kecamatan Patrang tak bisa dilakukan untuk pemerataan ekonomi ke arah utara Jember.

Seharusnya, kata dia, pemerataan ekonomi lebih diarahkan pada pemberdayaan UMKM, revitalisasi pasar - pasar tradisional, dan memperkuat wisata desa dan pertanian.

Baca juga: Banyak Pelaksana Tugas di Pemkab Jember, Bupati Didesak Segera Lantik Pejabat Definitif

Sementara itu, juru bicara Pansus RPJMD DPRD Jember, Siswono menambahkan, rencana pemidahan kantor itu harus dikaji ulang.

Sebab, pihaknya tidak menemukan alasan dan analisis permasalahan di dalam substansi RPJMD.

Dia menyarankan rencana itu sebaiknya lebih diarahkan pada komitmen mendorong terselenggaranya reformasi birokrasi serta digitalisasi pelayanan.

“Serta perbaikan infrastruktur pelayanan publik oleh pemerintah yang lebih inklusif dan ramah difabel,” tutur dia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Hendy mengatakan akan mengikuti semua catatan yang disampaikan oleh DPRD Jember.

“Itu semua akan menjadi catatan kami, akan kami ikut sarannya,” ucap dia.