Saat Suku Anak Dalam Sarolangun Mengeluh Kehilangan Ruang Hidup

JAMBI, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajak Deputi II Kantor Staf Presiden mendengar keluh kesah orang rimba di Sarolangun, Jambi, pada Rabu (9/6/2021).

Pertemuan dengan Suku Anak Dalam Sarolangun di tengah kebun sawit itu juga dihadiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN).

Salah satu perwakilan orang rimba Tumenggung Kecinto menyampaikan keluh kesah Suku Anak Dalam pada umumnya.

Baca juga: 10 Larangan bagi Orang Luar Saat Masuk Wilayah Orang Rimba, Dilarang Memotret Perempuan hingga Buang Air di Sungai

“Desa Air Hitam ini dulunya hutan tempat penghidupan Suku Anak Dalam. Jadi di hutan itu ada pencarian kayu damar, rotan, sialang, banyak sekali. Itu sumber kehidupan kami,” kata Kecinto.

Namun, menurut Kecinto, belakangan ini mulai ada perusahaan yang masuk ke dalam hutan.

Selain itu, banyak transmigran yang masuk, sehingga orang rimba merasa kehilangan mata pencaharian.

“Jadi kami masyarakat Suku Anak Dalam mungkin sudah selama hampir 5 tahun menuntut perusahaan. Maksud kami, sedangkan orang pendatang dikasih hak, apalagi kami yang pribumi. Jadi kami minta jaminan hidup pada perusahaan, itu yang kami mohonkan pada pemerintah,” kata Kecinto.

Baca juga: Konflik Lahan, KSP Dukung Mediasi Suku Anak Dalam dengan Perusahaan Perkebunan

Menurut Kecinto, Suku Anak Dalam berharap tidak ada lagi konflik dengan perusahaan.

“Memang sangat kami harapkan, itulah yang jadi kehidupan kami Suku Anak Dalam,” kata dia.

Meriau, salah satu tumenggung kelompok yang hadir menyampaikan keluh kesahnya tentang ruang hidup mereka yang hilang.

"Kami di sini diusir oleh perusahaan. Kami mendirikan tenda di situ diusir. Padahal dulu ini hutan tempat nenek moyang kami," kata Meriau.

Baca juga: Risma: Nanti, di Kawasan Suku Anak Dalam Dibuka Sambungan Internet

Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan konflik yang masuk pada 2019.

Menurut Sandra, Presiden juga berjanji akan menyelesaikan masalah di sana.

Itu sebabnya Komnas HAM juga mengajak Deputi II KSP, yakni Abetnego Tarigan.

Selain itu, Komnas HAM juga mengajak Wakil Menteri ATR-BPN Surya Tjandra untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kami mempertemukan para pihak seperti pemerintah daerah, Kementerian ATR-BPN yang mengurus terkait izin Hak Guna Usaha (HGU) dan KSP untuk mendengar secara langsung permasalahannya dari orang rimba di lokasi ini," kata Sandra.