Dalam pertemuan itu ada 11 rombongan terdiri dari 217 kepala keluarga orang rimba di Kabupaten Sarolangun.
Saat dikonfirmasi, Wakil Menteri ATR-BPN Surya Tjandra mengatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data soal konflik antara orang rimba dan perusahaan.
Sementara itu, Community Development Officer (CDO) PT SAL Thresa Jurenzy membenarkan bahwa ada pertemuan dengan pemerintah terkait konflik orang rimba dan perusahaan di kawasan perusahaan sawit tersebut.
Thresa menekankan bahwa pihak perusahaan menghargai setiap proses dan mengharapkan adanya solusi yang komprehensif.
Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mengatakan, pihaknya tetap berupaya memfasilitasi Suku Anak Dalam tersebut.
Pemkab sebenarnya sudah menyediakan lahan 20 hektar. Namun, lahan itu bukan untuk kelompok yang sedang berkonflik saat ini.
Untuk itu, dia mengatakan, nantinya akan diadakan pertemuan antara pemerintah dan pihak terkait untuk menemukan solusi atas keluhan orang rimba.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.