Warga Blokade Jalan Menuju Bandara, Ini Tanggapan Pemkab Flores Timur

LARANTUKA, KOMPAS.com - Warga pemilik lahan di Kelurahan Weri, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, menutup akses jalan menuju Bandara Gewayan Tanah, Watowiti, Senin (7/72021).

Hingga Kamis (10/6/2021), warga pemilik lahan masih memblokade jalan menuju bandara itu.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap janji pemerintah terkait pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan.

Kuasa hukum pemilik lahan, Ruth Wungubelen mengungkapkan, sesuai berita acara kesepakatan antara pemilik lahan dan pemerintah, uang ganti rugi lahan akan direalisasikan pada April 2021.

Namun, Pemda belum membayar uang ganti rugi lahan milik warga sampai sekarang.

"Pemda sudah wanprestasi (ingkar janji), karena sudah melewati batas kesepakatan. Kita minta DPRD hadirkan pemerintah agar menjelaskan persoalan ini. Apa alasannya, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan, tidak dieksekusi. Ini hak rakyat, jangan diabaikan," ungkap Ruth kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu malam.

Ruth sudah mengirim surat somasi ke Pemda Flotim, tetapi tidak direspons. Ia pun mengaku kecewa, karena surat somasi yang dikirimkan ke pemda tidak dijawab.

Ia juga mengaku heran, karena Pemda hanya membayar uang ganti rugi pembebasan lahan Bandara di Watowiti, sedangkan di Weri tidak dibayar.

Baca juga: Fakta Unik Pedagang Sate Keliling di Telaga Sarangan, Ternyata Sudah Ada Sejak 1930

"Yang jadi persoalan, kenapa warga Watowiti dibayar, sementara warga di Weri tidak dibayar. Ini yang memicu persoalan. Kita masih menunggu beberapa berkas untuk daftar gugatan ke pengadilan," ujarnya.

Ia menambahkan, penutupan jalan ke bandara akan terus berlanjut sampai pemerintah bersedia membayar hak warga.

Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli menjelaskan, pemerintah daerah tetap mempunyai niat baik membayar biaya ganti rugi kepada pemilik lahan di jalur jalan negara Ruas Weri sebanyak kurang lebih Rp 6 miliar pada 2021.

Namun, ada dua masalah anggaran dalam tahun berjalan yang sangat menggangu keseimbangan keuangan APBD.

Pertama, problem kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 19 Miliar.

Kedua, refocusing DAU sebesar 8 persen yang ditunaikan sebesar Rp 46 Miliar.

"Dua problem besar inilah yang membuat Pemda melakukan realokasi struktur APBD tahun 2021 untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung dan berdampak pada penundaan penganggaran pembayaran ganti rugi lahan ruas jalan negara Weri-Watowiti. Jadi bukan niatan buruk pemda untuk tidak membayar," jelas Agustinus kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis pagi.