Warga Maluku Minta Perlakuan Khusus, Begini Respons Jokowi

AMBON, KOMPAS.com - Salah satu tokoh masyarakat Maluku, Hamzah Sangaji meminta Presiden Joko Widodo memberikan perlakukan khusus kepada provinsi Maluku agar daerah berjuluk seribu pulau itu dapat keluar dari masalah kemiskinan dan keterbelakangan.

Permintaan mantan Anggota DPR RI asal Maluku itu disampaikannya saat berdialog dengan Jokowi dan rombongan di lokasi pengungsian Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10/2019).

“Anggaran (APBD) Rp 3,3 triliun itu tidak cukup untuk kami, kami butuh perlakuan khusus,” kata Hamzah.

Dia menyampaikan provinsi Maluku hingga kini masih berada pada nomor urut 4 daerah termiskin di Indonesia, kondisi tersebut tentu membuat Maluku semakin sulit mengejar ketertingalan karena anggaran untuk Maluku sangatlah minim.

Baca juga: Presiden Pastikan Model Rumah Tahan Gempa di NTB Dibangun di Maluku

“Bapak gubernur Maluku dengan angka belanja daerah kurang lebih Rp 3,3 triliun itu tidak mungkin mampu menggenjot proses pembangunan Maluku yang hari ini tertinggal dengan wilayah lain,“ ujarnya.

Menurut Hamzah untuk mengatasi masalah yang terjadi di wilayah Maluku butuh keberpihakan pemerintah melalui kebijakan fiskal yang adil guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi percepatan pembangunan. 

Sebab menurutnya infrastruktur merupakan pelayanan publik yang harus dipenuhi.

“Harapan ini sangat penting bagi kami, mudah-mudahan bapak bisa berikan satu oleh-oleh karena regulasi  nasional melalui penegakan fiskal belanja daerah tidak memenuhi syarat bagi kami untuk bersaing dengan daerah lain,” katanya.

Baca juga: Jokowi Akui Ada Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Timur Indonesia

Respons Jokowi

Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Jokowi mengakui dia telah mendengarkan keluhan yang sama dari Gubernur, bupati serta wali kota saat pertemuan terbatas yang  berlangsung semalam.

“Tadi malam saya dengan pak gubernur, wakil gubernur seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas tadi malam jam 9 malam sampai jam jam 10 lewat, yang disampaikan juga sama  seperti yang tadi bapak samapaikan,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi terkait keluhan tersebut, dia telah mencatatnya dan berjanji akan menghubungi Menteri Keuangan.

Terkait masalah tersebut, Jokowi juga mengingatkan bahwa negara indonesia memiliki 514 kabupaten dan kota dan 34 provinsi. 

Baca juga: Dapat Keluhan dari Kepala Daerah di Maluku, Jokowi Langsung Telepon Sri Mulyani

Adapun masalah yang dihadapi saat ia menemui para kepala daerah juga sama.

Meski begitu Jokowi berjanji dengan keterbatasan APBN yang ada dia akan memberikan perhatian penuh kepada Maluku agar dapat keluar dari keterbelakangan.

“Usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada provinsi Maluku,” katanya.