Rizal Ramli Usul Partai Politik Dibiayai Negara

MALANG, KOMPAS.com - Ekonom Rizal Ramli mengusulkan supaya partai politik (parpol) dibiayai oleh negara. Hal itu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang kerap menjerat petugas partai.

Rizal Ramli menyampaikan, Indonesia tidak bisa seperti Amerika Serikat yang partai politiknya memiliki sumber pendanaan sendiri.

"Salah satu sumber korupsi paling besar di Indonesia adalah korupsi politik. Karena kita sok ikutan sistem negara liberal Amerika,"  katanya saat menghadiri Halaqah Ekonomi "Membedah Konsep Ekonomi Gus Dur" di Kota Malang, Kamis (31/1/2019).

"Di Amerika partai politik nyari uang sendiri. Dari sumbangan rakyatnya yang sudah makmur, dari perusahaan - perusahaan besar. Indonesia undang - undangnya begitu juga. Tapi faktanya rakyat kita kan masih miskin buat nyumbang partai."

Baca juga: Pertanyaan Rizal Ramli tentang Kartel Pangan kepada Jokowi dan Prabowo

Dikatakan Rizal Ramli, kondisi itu membuat petugas partai banyak yang terjerat korupsi. Ia mengatakan, nilai korupsi yang terjadi di Indonesia menyentuh angka Rp 75 triliun.

Sebab menurutnya, semua lini program memiliki celah untuk dikorupsi. Sehingga tidak hanya pada pelaksanaan, pada tahap perencanaan juga terjadi korupsi.

"Faktanya pada nyolong beramai-ramai. Di APBN, di APBD, di BUMN. Total colongan ramai - ramai ini perkiraan hitungan saya itu sekitar Rp 75 triliun," katanya.

"Karena korupsinya tidak lagi terjadi pada saat pelaksanaan, dulu hanya pelaksanaan, tapi juga pada saat pelaksanaan. Pada saat diskusi di DPR," ungkapnya.

Baca juga: Rizal Ramli: Kebijakan yang Rugikan Negara Harus Diusut Sebagai Korupsi

Karenanya, bekas Menko Kemaritiman itu menginginkan pendanaan partai dari negara. Setiap dana yang diterima oleh parpol harus diaudit dan jika ada penyelewangan harus ditindak tegas.

"Nah, kami ingin kita ubah sistem ini. Partai politik dibiayai saja oleh negara. Seperti di Eropa, ya. Di Australia, di Jerman, di Inggris dan lain-lain. Tetapi kalau ada apa-apa tangkap kalau diaudit," jelasnya.

Rizal Ramli menyampaikan, berdasarkan hasil hitungannya, pendaan oleh negara untuk parpol hanya akan menghabiskan Rp 30 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka nilai korupsi.

"Nah hitungan kami ternyata Rp 30 triliun cukup. Hari ini walaupun nggak ngaku dibiayai negara, pada prakteknya pada nyolong ramai-ramai. Rp 75 triliun dua kalinya justru dengan dibiayi negara lebih hemat dan partai bisa milih kader, didik kader," katanya.