Dedi Mulyadi Sebut Tim Jokowi-Ma’ruf Tak Boleh Ceritakan Masa Lalu Lawan Politik

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh anggota timnya berhati-hati dalam menyosialisasikan pasangan capres cawapres nomor urut 1 di media massa maupun media sosial.

“Kalau perang di udara, kerangka kerjanya terbuka. Saya minta seluruh tim tidak boleh menyerang kehormatan orang lain, tidak boleh menceritakan masa lalu orang lain,” ujar Dedi saat ditemui di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Rabu (26/9/2018).

Dedi menjelaskan, menyerang kehormatan dan mengungkit aib lawan politik dinilainya sebagai perbuatan yang kurang ajar.

“Karena bagaimana pun yang tampil di Pilpres adalah orang-orang terbaik, orang yang sudah melewati proses terbaik,” tuturnya.

Baca juga: Keluarga Gus Dur Dukung Jokowi-Maruf, PKB Harap Tidak Ada Luka Lama

Selain itu, Dedi mengimbau agar tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat tidak mengomentari visi misi kerja lawan politik dan fokus menyampaikan visi misi capres cawapres yang diusung.

“Kita justru harus memperkuat (menjawab) tentang aspek ketidaklogisan yang sering muncul di media sosial," katanya.

"Ketika telur naik, pemerintah yang disalahkan. Ketika daging naik, pemeritnah yang disalahkan. Tapi ketika harga telur turun, daging turun, masih pemerintah yang disalahkan. Ini kan logika aneh,” tuturnya.

Salah satu isu yang saat ini terus menyerang Jokowi, lanjut Dedi, adalah isu pembangunan infrastruktur, yang dinilai lawan politik berlebihan.

“Pak Jokowi diserang karena dianggap berlebihan membangun infrastruktur. Kalau kita tanya ke masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat secara luas ya, infrastruktur," ucapnya.

"Di desa-desa jalanya masih jelek, berarti butuh jalan berarti butuh infrastruktur. Kalau bangunan Puskesmas belum memadai, berarti butuh infrastruktur,” tambahnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Jawa Barat Butuh Pak Jokowi Sekali Lagi

Sebagai orang asli Jabar, Dedi mengatakan, masyarakat Jabar masih membutuhkan banyak infrastruktur baru.

Dia mencontohkan, kemacetan di jalan utama yang menghubungkan kota dan kabupaten. Kemacetan ini karena ruas jalan tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan yang terus meningkat.

Kemudian, Jawa Barat juga membutuhkan rumah sakit baru yang bisa mengurangi beban RS Hasan Sadikin sebagai rumah sakit pemerintah.

“Pak Jokowi masih kurang membangun infrastruktur," tuturnya.

"Kalau di tempat lain membangun infrastruktur dianggap berlebihan, masyarakat Jawa Barat memerlukan jumlah infrastruktur yang semakin banyak sehingga harus dipimpin Pak Jokowi kembali yang sangat mengerti membangun infrastruktur,” pungkasnya.