BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat menggelar rapat pleno di kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (15/12/2017).
Rapat pleno tersebut menghasilkan keputusan berupa penolakan dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung DPP Partai Golkar pada Pilkada Jawa Barat 2018.
"Rapat pleno hari ini memutuskan bahwa DPD Golkar Jawa Barat menolak terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Ade Barkah saat ditemui seusai rapat pleno, Jumat sore.
Lebih lanjut, Ade menambahkan, rapat pleno juga menghasilkan kesepakatan untuk mendesak DPP Partai Golkar mengembalikan rekomendasi pencalonan gubernur dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018 kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Kami memohon kepada DPP untuk segera menerbitkan rekomendasi baru kepada Kang Dedi Mulyadi," ujarnya.
Ade mengatakan, desakan tersebut akan disampaikan pada Rapimnas Partai Golkar pekan depan. "Saya akan segera sampaikan hari Senin ada rapimnas. Sekarang dibuat suratnya, Senin disampaikan. Keputusan ini disepakati semua pengurus dan hasilnya mengikat. Artinya, tidak bisa ditawar lagi," bebernya.
Baca juga: Pilkada Jabar, Daniel Mutaqien Segera Temui Dedi Mulyadi
Menurut Ade, salah satu alasan pihaknya mendesak DPP untuk mengembalikan rekomendasi pengusungan bakal calon gubernur kepada Dedi Mulyadi karena keputusan tersebut sudah disepakati sejak lama melalui mekanisme kepartaian.
"Partai Golkar Jabar sudah melaksanakan rapimda di Karawang yang memutuskan calon gubernur dari Partai Golkar adalah Kang Dedi Mulyadi," akunya.
Selain itu, alasan penolakan lainnya kepada pasangan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien disebabkan sikap keduanya yang tidak kooperatif dan tidak menjalin silaturahim dengan pengurus Partai Golkar di daerah.
"Setelah dapat rekomendasi pasangan dari DPP, Ridwan Kamil dan Daniel ini seperti air dan minyak dengan para kader Golkar di daerah. Kami sudah mencoba menjalankan keputusan DPP, tetapi penolakan yang di pleno dasarnya penolakan kader-kader di daerah tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten kota," ucapnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
