Warga Lansia di Jawa Barat Diusulkan Dapat Asuransi Hari Tua

KARAWANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, rapat pimpinan daerah (Rapimda), selain pembahasan terkait pilkada, menghasilkan tiga kebijakan strategis bagi warga miskin di seluruh daerah Jawa Barat. Seluruh kepala daerah, anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari Fraksi Golkar diminta untuk segera menjalankannya.

"Selain pembahasan Pilkada, hasil rapimda menghasilkan tiga kebijakan strategis bagi warga miskin yakni asuransi hari tua, jaminan kesehatan, dan pendidikan berkarakter," jelas Dedi seusai penutupan acara rapimda di Rumah Sejarah Soekarno, Renggasdengklok, Kabupaten Karawang, Kamis (27/4/2017).

Baca juga: Nelayan Tolak Asuransi karena Khawatir Dipakai Nikah Lagi Sang Istri

Dedi menambahkan, selama ini masyarakat berusia lanjut sebagian besar sudah tak produktif. Seringkali sisa hidupnya sebatangkara karena anak-anaknya telah berkeluarga. Orangtua yang mengharapkan belas kasihan dari anak-anaknya terkadang kondisi ekonominya sulit.

"Masyarakat yang sudah tua nyaris tak memiliki jaminan. Ingin mendapatkan perhatian dari anaknya malah repot. Caranya dengan buruh berasuransi dialokasikan dari pemerintah," ujar dia.

Selain itu, permasalahan pendidikan selama ini belum memiliki karakter yang seakan telah hilang. Seperti pelajar perempuan selama ini sudah susah disuruh mencuci piring, baju dan membersihkan rumah.

"Selama ini banyak keluhan bagi orangtua yang anak-anaknya merasa tidak seperti orang yang dulu. Tak bisa memasak, setrika baju, cuci piring, dan lainnya. Anak-anak sekarang kebanyakan main hp. Akhirnya banyak meminta mengakibatkan sawahnya terjual, kebunnya tergadai dan semakin habis hartanya," ungkapnya. 

Baca juga: Seperti Apa Program Asuransi bagi Nelayan yang Disediakan Pemerintah?

Terakhir, permasalahan kesehatan yang selama ini ada jaminan tapi masih terbatas. Terkadang pembayaran di rumah sakit tak semuanya bisa terjamin dan harus mengeluarkan uang untuk pembayaran rumah sakit.

"Caranya nanti di-cover jaminan dengan alokasi kesehatan dari pemerintah provinsi dan daerah," tambahnya.