Menhub Siapkan 100 Kapal Kecil untuk Wilayah Kepulauan

WANCI, KOMPAS — Armada pelayaran rakyat yang menghubungkan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Nusantara akan diperkuat. Tahun ini, Kementerian Perhubungan berencana menyediakan 100 kapal kecil untuk melayani rute-rute pelayaran rakyat di daerah kepulauan.

Pelayaran rakyat yang selama ini menghidupi diri sendiri juga akan mulai disubsidi pemerintah. Hal itu dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari dan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu (18/2/2017).

Budi meninjau sejumlah infrastruktur perhubungan, seperti pelabuhan, dermaga, dan bandar udara di kedua daerah itu.

Menhub mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ini menyiapkan anggaran Rp 200 miliar untuk menyediakan 100 kapal kayu berukuran 35 gros ton (GT). Kapal itu dirancang agar dapat mengangkut muatan 40 penumpang dan 10 ton barang.

"Kapal-kapal seperti itu yang dibutuhkan masyarakat di wilayah kepulauan untuk sarana perhubungan antarwilayah. Kalau kapalnya terlalu besar, justru tidak optimal operasionalnya karena volume angkutan yang dilayani juga kecil. Dengan kapal kecil itu, frekuensi layanan pelayaran dapat lebih sering menjangkau pulau-pulau kecil dan terpencil," ujar Budi.

Budi menjelaskan, kapal-kapal itu akan diprioritaskan untuk provinsi-provinsi wilayah kepulauan, di antaranya Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara.

"Daerah-daerah tersebut akan mendapatkan 10 kapal. Adapun untuk daerah lain, jumlahnya akan disesuaikan," katanya.

Budi juga menyiapkan rencana subsidi dari pemerintah untuk membantu pelayaran rakyat, khususnya untuk pelayaran yang melayani rute ke pulau-pulau yang sulit dijangkau dan sepi penduduk. Namun, skema subsidi itu masih akan dibahas lebih jauh. "Kami menyiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk rencana subsidi itu pada tahun ini," kata Budi.

Menyusun rencana

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono menambahkan, pihaknya masih menyusun perencanaan untuk proses pengadaan 100 kapal tersebut. Namun, tahun ini pengadaan itu ditargetkan rampung sehingga kapal-kapal tersebut dapat segera dioperasikan.

Secara terpisah, Camat Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, M Salimuddin mengatakan, layanan pelayaran rakyat antarpulau utama di Wakatobi, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko berjalan rutin setiap 1-2 hari sekali.

Namun, untuk rute ke pulau-pulau kecil, frekuensi pelayaran masih tak tentu. Salah satunya rute pelayaran dari Wanci, ibu kota Wakatobi, ke Pulau Runduma, Kecamatan Tomia. Pulau itu pulau terjauh di wilayah Kepulauan Wakatobi yang terletak di Laut Banda.

"Kapal ke Runduma kadang ada satu minggu sekali, kadang dua minggu baru datang. Namun, sering juga tidak ada pelayaran sampai sebulan kalau sedang cuaca buruk," ujar Salimuddin.

Hal itu, kata Salimuddin, menyulitkan banyak warganya saat akan mengunjungi anggota keluarga atau memiliki keperluan di Runduma dan sebaliknya. "Biasanya kalau ada kebutuhan mendesak dan kapal tidak jelas jadwalnya, warga menyeberang dulu ke Tomia. Dari Tomia baru mencari kapal lagi ke Runduma," katanya. (ENG)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 21 dengan judul "Menhub: Disiapkan 100 Kapal".