PDI-P Pecat Bupati Nganjuk yang Jadi Tersangka Korupsi

SURABAYA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Bupati Nganjuk, Jawa Timur, yang juga berstatus Ketua DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk, Taufiqurrahman.

Pemecatan ini terkait status hukum Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Taufiq dibebastugaskan sejak 26 Januari lalu sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 216/KPTS/DPP/1/2017.

Melalui surat itu, PDI-P sekaligus menunjuk Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Budi Sulistyono sebagai Pelaksana Harian Ketua DPC PDI-P Nganjuk.

Budi Sulistyono saat ini menjabat sebagai Bupati Ngawi, Jawa Timur. Ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Kusnadi, membenarkan pemecatan Taufiqurrahman sebagai kader PDI-P.

"Partai tidak memberikan toleransi sama sekali bagi kader dan petugas partai jika tersangkut kasus narkoba, terorisme, korupsi, dan paedofilia," kata dia, Minggu (5/2/2017).

(Baca juga: Diperiksa sebagai Tersangka, Bupati Nganjuk Dikonfirmasi Seputar Harta)

Menurut Kusnadi, ketika kader atau petugas partai sudah ditetapkan sebagai tersangka, partai akan bersikap dan tidak mungkin menunggu sampai statusnya berkekuatan hukum tetap.

"Ini karena pasti akan lama sampai dua tahun. Padahal, roda organisasi harus tetap berjalan, dan masih banyak agenda politik yang harus dihadapi," ujar dia. 

Seperti diberitakan, Taufiq diduga melakukan atau turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan di lima proyek di Kabupaten Nganjuk, yakni proyek pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, dan proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung.

Kemudian, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Mblora di Kabupaten Nganjuk.

Taufiq yang merupakan Bupati Nganjuk periode 2008-2013 dan 2013-2018. Ia diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya.

(Baca juga: Bupati Nganjuk Diperiksa Perdana sebagai Tersangka di KPK)