Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Sengketa Lahan dengan Timor Leste

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah pusat diminta untuk lebih serius memperhatikan masalah sengketa lahan di Naktuka, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Raja Amfoang, Robby Manoh, mengatakan, kasus Naktuka ini menyangkut ratusan hektar tanah Indonesia yang telah diklaim milik negara Timor Leste. Warga meminta pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.

"Ini bukan sejengkal tanah saja, tapi ini sudah 963 hektar apakah kita bukan bagian dari Indonesia yang tidak terlalu penting," kata Robby.

Robby menilai bahwa pemerintah terkesan membiarkan masalah sengketa tanah di Naktuka dan tidak pernah menyelesaikannya hingga tuntas.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah sudah beberapa kali berjanji bahwa pada Oktober 2016 akan ada joint survey antara Indonesia dan Timor Leste serta tokoh adat di perbatasan. Sampai hari ini, janji itu tidak terlaksana.

Ia mempertanyakan upaya kementerian menangani masalah ini. Menurut Robby, sejauh ini hanya staf-staf kementerian yang datang ke sana untuk meminta data. Hal itu terjadi setiap tahun tanpa ada kepastian soal penyelesaian sengketa.

"Yang datang ke sini hanyalah staf-staf yang tidak bisa memberikan jawaban yang pasti tentang persoalan perbatasan ini. Mereka inilah yang membuat konflik antara masyarakat kita yang di perbatasan dengan masyarakat di Timor Leste," kata dia.

Ia menuturkan, pada 2013 sudah ada komitmen di Jakarta bahwa antara Indonesia dan Timor Leste bersedia memfasilitasi raja kedua negara untuk bertemu secara adat. Namun, ini pun tidak pernah terealisasi.

Robby mengatakan bahwa warga akan menerima jika pada akhirnya Indonesia kalah dalam diplomasi dengan Timor Leste. Yang penting, warga diberi kepastian tentang status lahan tersebut.