Aher Minta Masyarakat Jadikan Jawa Barat Pelopor Perdamaian

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher menegaskan provinsi yang dipimpinnya dalam keadaan aman dan kondusif.

Karena itu, ia meminta masyarakat menjaga ketentraman dalam bentuk perilaku dan persaudaraan yang kuat.

"Semua ada pada kesepahaman yang sama, yaitu bagaimana kita secara bersama-sama berkomitmen menjaga Jabar kondusif, Jabar akur, Jabar damai, Jabar tenteram. Itu yang kita inginkan," kata Aher di Bandung, Sabtu (21/1/2017).

Ia yakin bahwa ketentraman di Jabar akan berpengaruh secara nasional sebab hampir 20 persen penduduk Indonesia ada di Jabar. Untuk itu, ia berharap warga Jabar menjadi pelopor ketenteraman nasional.

"Kita sebagai warga Jawa Barat harus menjadi pelopor di NKRI ini dan Bandung selalu jadi pelopor. Pelopornya bukan hanya nasional sekaligus pelopor internasional. Karena suara gemuruh, gelora kemerdekaan Asia-Afrika, bangsa-bangsa terjajah itu bergelora di Bandung,” kata Aher.

Ia berpesan agar warga Jabar saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Hal ini seperti dalam kalimat luhung masyarakat Tanah Pasundan, yakni silih asah, silih asuh, silih asih, silih wawangi.

"Kesepahaman Jabar Kondusif itu mari kita tuangkan dalam bentuk perilaku, yaitu perilaku saling hormat-menghormati, saling harga-menghargai, saling mencintai satu sama lain," ujarnya.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jabar Iu Rusliana meminta Aher mengkoordinasikan situasi kondusif tersebut. Dengan demikian, bisa mencegah potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat.

"Kami juga menyepakati bahwa kami semua akan menahan diri, tidak ikut memprovokasi juga terprovokasi. Karena ini potensinya sangat luar biasa saya kira. Tentu saja ini komitmen luar biasa saya kira, bahwa dari awal forum antara ormas keislaman dan ormas nasionalis," kata Iu.

Ia menentang kepentingan politik nasional dibawa ke Jawa Barat karena secara geopolitik Jawa Barat sangat strategis. Apabila terjadi gejolak di Jabar maka akan berdampak pada situasi politik nasional.