2019, BNPB Targetkan Ada 5.000 Desa Tangguh Bencana

MALANG, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pada tahun 2019 ada 5.000 desa/kelurahan tangguh bencana yang tersebar di setiap daerah. Tujuannya, supaya masyarakat bisa melakukan antisipasi terhadap resiko bencana yang akan terjadi.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BNPB Bernardus Wisnu Widjaja mengatakan, saat ini ada 374 desa tangguh bencana yang pendanaannya bersumber dari BNPB.

Selain itu juga, ada 1.500 desa tangguh yang difasilitasi oleh berbagai pihak di luar pemerintahan dengan menggunakan prosedur sesuai yang ada di BNPB.

"Dengan adanya desa tangguh bencana ini, desa bisa memahami ancaman dan resiko bencana. Bagaimana me-manage risiko itu," katanya saat berkunjung ke Balai Kota Malang, Kamis (27/10/2016).

Menurut Wisnu, bencana tidak pernah datang secara tiba-tiba. Selalu ada tanda-tanda yang menyertai sebelum bencana terjadi. Tanda-tanda itu yang selama ini masih abai diperhatikan oleh masyarakat.

"Bencana itu bisa diatasi, longsor bisa diatasi. Bahkan longsor tidak datang dengan tiba-tiba. Ada tanda-tanda. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengajak kepada masyarakat melalui desa tangguh bencana supaya lebih memperhatikan kerusakan lingkungan. Menurut dia, kerusakan lingkungan merupakan pengaruh utama dalam terjadinya bencana.

Saat ini, pemerintah pusat mulai menerapkan analisis resiko bencana dalam setiap pembangunan gedung. Sebab, rata-rata korban dalam bencana disebabkan oleh reruntuhan bangunan.

"Artinya tata pembangunan memperhatikan risiko pembangunan terhadap bencana. Saya harap di daerah juga begitu," ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Wisnu, desa tangguh bencana tidak bisa dibuat secara instan. Butuh tiga tahun untuk menetapkan desa tangguh bencana itu. Tahun pertama, BNPB harus mengadakan pelatihan. Kemudian, tahun kedua dan ketiga harus mendukung dana untuk kegiatan sebanyak Rp 25 juta per tahun.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Hartono mengatakan, di Kota Malang, sudah ada enam kelurahan tangguh bencana. Lima dibentuk pemerintah, di antaranya Kelurahan Polean, Bateng, Madyopuro, Tanjung dan Dinoyo. Sementara itu, satu desa lagi adalah Kelurahan Kasin yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah.

"Kami juga koordinasi dengan perguruan tinggi terkait hal itu," katanya.