Menteri Jonan Didesak Selesaikan Kasus Pencemaran di Laut Timor

KUPANG, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan agar segera menyingkirkan perusahaan minyak asal PT Thailand Exploration and Production (PTTEP) dari daftar kontraktor kontrak kerja sama di Blok Timur Natuna.

Menurut Ferdi, akibat ulah perusahaan itu, wilayah laut Timor menjadi tercemar setelah tumpahan minyak itu merusak ekosistim laut di perairan Timor, sehingga petani menjadi rugi.

“Pak Ignas Jonan, saya mewakili masyarakat Timor Barat minta tolong singkirkan perusahaan minyak asal Thailand PTTEP karena telah menyusahkan petani rumput di Nusa Tenggara Timur (NTT),” tegas Ferdi kepada Kompas.com, Sabtu (22/10/2016).

Baca juga: Gugat Perusahaan Australia Soal Pencemaran Laut Timor, Warga NTT Minta Dukungan Jokowi

Ferdi mengatakan, para petani rumput laut di 12 kabupaten dan satu kota di NTT hanya bisa gigit jari karena wilayah budidaya sudah terkontaminasi minyak dan zat beracun lainnya yang dimuntahkan dari kilang Montara milik perusahaan PTTEP.

Saat ini, lanjut Ferdi, sebanyak 13.000 petani rumput laut asal Pulau Rote dan Kabupaten Kupang yang diwakili Daniel Sanda telah menggugat PTTEP dengan class action di Pengadilan Federal Australia.

Petani rumput laut mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 200 juta dolar AS.

Sidang itu sedang berlangsung hingga kini dan masih menunggu putusan dari hakim.

Ferdi berharap Menteri Konan meninjau kembali kontrak bagi hasil (profit sharing contract/PSC) PT Pertamina dengan Exxon Mobil dan PTTEP asal Thailand sebagai pemegang KKKS di Blok East Natuna.

“Saya yakin Pak Ignas Jonan tentu sudah cukup mengenal perusahaan minyak PTTEP. Saya juga berharap agar dukungan Pak Jonan terhadap perjuangan rakyat NTT sewaktu menjabat Menteri Perhubungan tidak berubah, sehingga kasus ini bisa segera berakhir,” ucap Ferdi.

Baca juga: Laut Timor Tecemar Minyak, Nelayan Tepaksa Melaut ke Perairan Kalimantan

Ia pun berharap, Ignas Jonan bisa mengambil keputusan tegas terhadap PTTEP.

“Perusahaan minyak itu harus dimintai pertanggungjawabnya atas kerugian sosial yang diderita oleh para petani rumput laut dan nelayan di NTT saat ini. Harga diri kita sebagai bangsa tidak bisa dipermainkan begitu saja oleh perusahaan PTTEP,” pungkasnya.