Kemacetan, Keluhan Nomor Satu Warga Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Kemacetan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Kota Bandung yang baru saja menginjak usia 206 tahun. Kemacetan di Bandung pun ternyata menjadi hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal itu terungkap saat Pemerintah Kota Bandung melakukan survei terhadap 450 responden untuk menilai progres perkembangan Kota Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tak menampik bahwa masalah kemacetan belum bisa teratasi sepenuhnya.

"Di survei lagi dari 100 persen itu problem mana saja yang perlu ditingkatkan. Ternyata nomor satu masih di kemacetan. Itu harus kami akui," kata pria yang kerap disapa Emil itu saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin (26/9/2016).

Emil mengatakan, menghadirkan moda transportasi massal baru merupakan solusi paling ampuh untuk mengurai kemacetan di Bandung. Salah satunya dengan terus mengebut proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) koridor I.

"Maka saya akan fokuskan di dua tahun ini, mengurangi kemacatan ditambah berita baiknya LRT kan sudah diumumkan (pemenang tendernya) tinggal 'jreng'-nya saja. Kita kerja keras, ada perjanjian kerjasama, bagi hasil dan sebagainya," ungkapnya.

Persoalan lain yang banyak dikeluhkan warga adalah masih minimnya lapangan kerja yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran.

Emil menilai, salah satu upaya menekan angka pengangguran yakni dengan membuka ruang sebesar-besarnya bagi investor agar peluang kerja lebih terbuka.

"Di sini investasi berarti jawabannya kan. Kami kebut, perusahaan-perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja untuk datang ke Bandung. Memperbanyak wirausaha  dengan kredit melati, kan bisa menaikan puluhan ribu usaha mikro," ujarnya.

Tak hanya itu, isu profesionalisme pengelolaan sampah juga tak luput dari perhatian warga. Tak kunjung terealisasinya pembangunan mesin pengolahan sampah (biodigester) membuat sampah belum mempunyai nilai ekonomis. Pembangunan biodigester terhambat lantaran regulasi yang diputuskan pemerintah pusat baru terbit.

"Kita kan ada kendala di kendala regulasi  dan hukum. Makanya sesuai dengan komitmen, kami sudah memanggil lebih dari 15 vendor untuk waste energy. Jadi yang kurang di 2016 Insya Allah kami jawab di 2017," tuturnya.