Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SDM Indonesia Mampu Bangun PLTN

Kompas.com - 14/09/2016, 21:29 WIB
Wijaya Kusuma

Penulis

SLEMAN, KOMPAS.com - Kepala Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistyo Wisnu Broto mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia sudah mampu membangun dan mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Djarot mengatakan bahwa penerimaan masyarakat atas keberadaan PLTN sempat menurun saat peristiwa ledakan reaktor nuklir di Fukushima, Jepang, pada 2011.

(Baca juga Kenapa Reaktor Nuklir Fukushima Meledak?)

Namun, berdasarkan hasil survei Batan pada 2015, penerimaan masyarakat Indonesia terhadap PLTN semakin meningkat.

Survei yang melibatkan 4.000 responden itu menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN meningkat menjadi 75 persen. Tahun sebelumnya, tingkat kepercayaan masyarakat tercatat 70 persen.

"Tingkat penerimaan setiap tahunnya mengalami peningkatan," kata Djarot saat rapat bersama Komisi VII DPR RI di Pusat Saint dan Teknologi Akselerator (PSTA) - Batan Yogyakarta, Rabu (14/9/2016).

Terkait usulan dari Komisi VII DPR RI, yang mendorong agar pemerintah segera membangun PLTN untuk menambah pasokan listrik nasional, Djarot menilai bahwa Indonesia sudah siap dan mampu membangunnya. Ia menyebutkan bahwa sejumlah ahli nuklir dari Indonesia saat ini bekerja di luar negeri.

"SDM ada dan cukup mampu. Di sini (PSTA Batan Yogyakarta) ada pendidikannya, lalu ada Teknik Nuklir UGM," kata dia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu takut membangun PLTN. Hanya yang terpenting saat ini adalah melakukan sosialiasi kepada masyarakat.

"Nuklir bukan genderuwo, tidak perlu takut, yang terpenting sosialisasi. Kalau menunggu semua masyarakat atau pengamat mendukung, mustahil," kata anggota Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Menurut Kurtubi, untuk anggaran sosialisasi tinggal diajukan ke DPR. Nantinya Komisi VII akan mendukung untuk mengeluarkan anggaran sosialisasi.

"Bangun PLTN yang besar sekalian. Pembangunannya tidak harus pakai uang negara, pakai investor. Nanti tinggal dibuat aturannya seperti apa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com