Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Alokasi Umum Kendal Berkurang Rp 105,7 Miliar

Kompas.com - 07/09/2016, 20:25 WIB
Slamet Priyatin

Penulis

KENDAL, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menunda pencairan dana alokasi umum untuk Kabupaten Kendal sebesar Rp 105,7 milliar.

Pengurangan itu sangat berpengaruh terhadap penyelenggarahan Pemkab Kendal, tetapi tidak sampai membuat gaji pegawai negeri sipil mundur atau terganggu.

Sekretaris Daerah Pemkab Kendal Bambang Dwiyono mengatakan, DAU biasanya digunakan untuk gaji PNS dan belanja langsung, seperti membayar tagihan telepon, listrik, air, dan keperluan kantor lainnya.

"Sebelum ada pengurangan, DAU Kabupaten Kendal sebesar Rp 971 miliar," kata Bambang, Rabu (7/9/2016).

Menurut Bambang, kebutuhan gaji PNS se-Kabupaten Kendal mencapai lebih dari Rp 600 milliar per tahun.

Dengan pemangkasan DAU, pihaknya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan penyesuaikan dan penghematan agar pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan.

"Pemkab akan menggali potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

Menurut Bambang, dalam APBD Perubahan 2016, ada kenaikan cukup signifikan dari target PAD dri semula Rp 203,6 milliar menjadi Rp 263,2 miliar.

PAD tersebut dari sejumlah sumber yang sudah ada dan sumber atau potensi baru, misalnya dari pajak, hak guna tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak kendaraan, lahan parkir dan pasar.

"PAD dipaksa naik Rp 60 milliar untuk mengamankan pengurangan DAU," ujar Bambang.

Terkait dengan hal itu, Ketua DPRD Kendal Prapto Utono mengatakan bahwa penundaan DAU oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan program Pemkab Kendal. Namun, hal tersebut tidak hanya terjadi di Kendal, tetapi di 169 daerah tingkat I maupun II yang DAU-nya ditunda.

Menurut Tono, agar program yang disiapkan Pemkab Kendal tetap bisa berjalan dengan baik, harus dilakukan sejumlah terobosan. Salah satunya memangkas sejumlah kegiatan yang kurang berdampak kepada masyarakat dan penggenjotan PAD.

"Dengan terobosan tersebut rencana yang sudah disiapkan tetap bisa berjalan, walaupun harus dengan penghematan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com