Warga Desak Bupati Nonaktifkan Kades yang Dituding Korupsi Dana Desa

MAMASA, KOMPAS.com - Ratusan warga dan tokoh masyarakat Desa Taupe, Mamasa, Sulawesi Barat, menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati dan DPRD Mamasa, Jumat (15/7/2016).

Dalam pernyataan sikapnya, warga mendesak Bupati Mamasa Ramlan Badawi segera menonaktifkan Kades Taupe lantaran mereka diduga menilap dana desa.

Warga kecewa lantaran LPJ Desa Taupe tahun 2015 hingga kini belum masuk ke Pemda Mamasa hingga anggaran desa mereka untuk tahun 2016 terancam tidak dicairkan.

Warga yang mengendarai truk dan motor dari desa mereka berpawai keliling kota Mamasa sebelum mendatangi kantor bupati dan DPRD Mamasa.

Warga yang tiba di halaman kantor Bupati Mamasa langsung mengelar orasi hinga mebuat ratusna pegawai di kantor Bupati Mamasa yang sedang sibuk bekerja kaget didatangi ratusan warga secara tiba-tiba.

Usai berorasi, sejumlah perwakilan warga diizinkan bertemu dan berdialog langsung dengan bupati dan sejumlah pejabat lain di Mamasa untuk menyampikan aspirasi mereka.

Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak bupati agar segera mencari jalan keluar agar kades mereka yang kini diduga terlibat korupsi dan kasusnya sedang ditangani polisi agar segera mencari cara lain agar dana desa mereka untuk tahun ini tidak terhambat hanya karena kadesnya sedang menghadapi proses hukum.

Warga berharap meski kades mereka terjerat kasus hukum karena dugaan korupsi dana alokasi desa untuk membangun desa mereka tidak sampai dihentikan.

Bupati diminta untuk segera mencari jalan keluar agar dana desa mereka untuk tahun ini tetap dicairkan.

Dalam pertemuan tersebut, bupati berjanji akan segera menurunkan tim untuk melihat langsung ke lapangan sejumlah fisik proyek yang selama ini dikerjakan di Desa Taupe.

Koordinator lapangan, Ma’dika, menyatakan, warga telah menyampaikan aspirasi mereka agar pembangunan di desa mereka tidak sampai tersendat hanya karena kadesnya tersangkut kasus dugaan korupsi dan kini sedang ditangani polisi.

“Kami menuntut kepada bupati agar kades kami yang kini tersnagkut dugaan korupsi seger dinon aktifkan dan dana desa ke desa kami tahun iin tetap bisa dicairkan untuk memperbaiki infrastruktur desa,” ujar Ma'dika.

Usai menyampaikan aspirasi di depan bupati dan sejumlah pejabat pemerintahan Mamasa lainnya, massa kemudian melanjutkan aksi mereka ke kantor DPRD Mamasa.

Di kantor DPRD, para demonstran ditemui oleh gabungan Komisi 1, Komisi 2 dan Komisi 3 dipimpin Ketua Komisi 1 Yohanes Karatong.

Ketua Komisi 1 DPRD Mamasa, Yohanes Karatong, akan menurunkan tim untuk meninjau lokasi sebelum melakukan rapat dnegar pendapat dengan semua pihak terkait, namun jika kades yang bersangkutan terbukti terlibat korupsi dana desa maka tak ada jalan lain DPRD akan merekomendasikan agar yang bersangkutan segera dicopot dari jabatannya.

“Kami akan membentuk tim untuk meninjau langsung ke lokasi sebelum mengelar rapat dengan semua stakeholder untuk mebahas masalah tuntutan warga. Tapi kalau nantinya terbukti, DPRD pasti merekomendasikan agar kades bersangkutan dipecat,” ujar Yohanes.

Warga juga mendesak aparat kepolisan agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang kini sedang ditangani polisi agar kasus ini diperjelas.