Nilai Tes Berkurang Separuh, Peserta Ujian Pendamping Desa Merasa Dicurangi

DEMAK,KOMPAS.com - Para peserta calon pendamping desa kecewa terkait penyelenggaraan rekrutmen pendamping desa yang diselenggarakan oleh Kementerian desa.

Hal itu karena nilai ujian tertulis para peserta yang sudah muncul, tiba-tiba berkurang, sehingga tidak lolos untuk mengikuti tahapan berikutnya.

Pengumuman tes tertulis dapat diakses melalui situs Kemendes pada tanggal Rabu (1/6/2016) lalu.

Salah satu peserta asal Demak, Heni Ernawati mengatakan, nilai dirinya berada di atas skor minimal sehingga dinyatakan lulus. Namun saat dilihat lagi pada pukul 15.00 WIB, nilai tersebut berkurang drastis di bawah skor minimal kelulusan sehingga dinyatakan tidak lulus.

"Nilai saya awalnya 44, tapi berubah menjadi 22. Ini kan aneh mas. Kita tanyakan kepada panitia penyelenggara, tapi enggak ada respons," ujarnya. Jumat (3/6/2016).

Peserta lainnya, Syukron mengeluhkan hal yang sama. Nilai yang diperolehnya tiba-tiba berkurang separuh. Sehingga niatnya menjadi pendamping lokal desa pun harus gagal di tengah jalan.

" Jelas ada kecurangan. Ini pasti ada permainan, mosok nilai saya 48 malah jadi 24," ucap dia.

Sementara itu, Direktur lembaga Masyarakat Madani Indoneesia, Choirul Saleh, mengatakan, pihaknya bersama peserta tes pendamping desa sudah mengantisipasi adanya kecurangan tersebut dengan mendokumentasikan hasil ujian tertulis baik di waktu pagi maupun sore hari, sehingga ada bukti otentik bila skor berubah-ubah.

“Tahkun 2015 sudah terjadi kecurangan jadi kami perlu bukti sehingga membuat screenshot atas nilai ujian tetulis ini,” ujar Choirul.

"Sudah ada 8 orang yang melaporkan adanya kecurangan ini, jumlah bisa terus bertambah," tambah dia.

Kekecewaan para peserta ujian pendamping desa ini makin menjadi-jadi, karena surat elektronik yang mereka kirim ke panitia seleksi mengenai validitas nilai peserta ujian tertulis tidak mendapat tanggapan.

“Bagaimana ini, ada program bagus untuk mendampingi desa yang nota bene untuk memajukan negara kok proses rekrutmennya tidak transparan, ini kan aneh. Sebaiknya ada pengawasan yang lebih ketat supaya tidak terjadi hal hal yang merugikan masyarakat," kata Choirul.