Pasangan yang Menikah pada Masa Konflik Aceh Dapat Akta Nikah Gratis

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Pemerintah Aceh Utara menanggung biaya isbat nikah (penetapan keabsahan nikah) untuk warga yang menikah ketika konflik masih terjadi di daerah itu.

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2016), menjelaskan, ratusan orang yang menikah ketika masa konflik terjadi tidak memiliki dokumen pernikahan, seperti akta nikah. Akibatnya, mereka tak bisa mengurus akta lahir dan keperluan administrasi lainnya.

“Kemarin kita mulai isbat nikah untuk 50 pasangan dulu di kantor Bupati Aceh Utara. Berikutnya langsung dikoordinasikan antara Dinas Syariat Islam dan Kementerian Agama Aceh Utara untuk menjadwalkan isbat nikah itu,” jelas pria yang akrab disapa Cek Mad ini.

Dia menegaskan, isbat nikah itu diperlukan untuk menjamin dokumen kependudukan yang sah untuk warga Aceh Utara.

“Selama ini, mereka misalnya tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Karena, salah satunya, mereka harus memiliki akta kelahiran dan lain sebagainya, sehingga bisa mendapatkan layanan apa pun dari pemerintah,” jelas Cek Mad.

Dia menargetkan, selama tahun ini, tidak ada lagi warga yang menikah pada masa konflik namun belum memiliki akta nikah.

“Semuanya kita tuntaskan tahun ini. Agar hak-hak mereka terjamin dan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh sejumlah dinas di Aceh Utara untuk memperoleh layanan pemerintah,” pungkasnya.