Mendagri: Bappeda dan Bappenas di Indonesia antara Ada dan Tiada

PONTIANAK, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, selama ini keberadaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah maupun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional antara ada dan tiada.

Pernyataan tersebut disampaikan Tjahjo dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kamis (14/4/2016).

Menurut Tjahjo, pelaksanaan musrenbang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional, sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun, setelah itu para pemimpin daerah sibuk melobi kementerian terkait.

"Selama ini Bappeda dan Bappenas di Indonesia antara ada dan tiada. Musrenbang ada, mulai dari daerah hingga nasional. Setelah itu yang saya lihat mulai dari gubernur, bupati, hingga SKPD sibuk melobi kementerian, khususnya PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Keuangan, enggak pernah nengok Bappenas," kata Tjahjo, Kamis.

Tjahjo menilai penyelenggaraan musrenbang tingkat provinsi ini penting dan ia berupaya menghadiri setiap musrenbang itu.

Hal itu ia lakukan untuk memastikan pembangunan yang saling terhubung antara satu daerah dan daerah lain di sekitarnya.

"Tadi Pak Gubernur juga menyinggung, merencanakan muluk-muluk, tapi anggarannya tidak sesuai juga percuma. Jadi forum ini sangat penting," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, musrenbang tidak hanya menjadi ajang kumpul pemangku kebijakan daerah. Forum itu dapat digunakan untuk mengklarifikasi dan merencanakan program pembangunan di daerah.

"Menganggarkan dan merencanakan muluk-muluk kalau tidak tepat juga percuma, dan pelaksanaannya harus tepat waktu dan dievaluasi sebelum merencanakan dan menganggarkan," katanya.