Ketika Pangdam I Bukit Barisan Marah: TNI-Polri Bukan Pembantu

Fakta di lapangan, sejak awal Februari sampai sekarang aparat TNI dan Polri  boleh dikatakan sangat aktif melakukan pencegahan kebakaran, dengan melakukan sosialisasi terhadap warga di desa rawan bencana.

TNI dan Polisi giat melakukan  patroli, membangun sekat kanal, membuat embung serta pekerjaan lain yang sebenarnya bukan tugas pokok aparat keamanan dan pertahanan negara itu. Rasanya atas kerja keras itu, sangat disayangkan apabila ada petinggi TNI dan Polri  di iau yang mesti dicopot karena gagal mencegah kebakaran.

Persoalan utama kebakaran adalah belum meratanya kesadaran dari warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Perusahaan besar HTI atau kebun kelapa sawit agaknya sudah lebih berhati-hati dan menghindar dari jerat hukum. 

Kekesalan Lodewyk itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan hari Senin (7/3/2016) di Pangkalan TNI AU  Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Rapat itu dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Komandan Korem 031 Wirabima Brigjen Nurendi, Kepala Polda Riau Brigjen Bambang Dolly Hermawan dan segenap pejabat terkait di Riau.

Di akhir rapat, Arsyadjuliandi mengeluarkan pengumuman menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan yang berlaku sampai tiga bulan ke depan. Status itu merupakan kelanjutan tindakan setelah enam kabupaten dan kota di Riau, yaitu Bengkalis, Meranti, Rokan Hilir, Pelalawan, Siak dan Dumai telah menetapkan status sama.

Tentang "unek-unek" Lodewyk, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Woro Supartinah menantang agar Pangdam juga memarahi PLT Gubernur Riau serta Bupati dan Walikota yang gagal mengubah tata kelola lingkungan sehingga masih muncul kebakaran. Panglima juga diminta memarahi korporasi yang masih membakar.                               

Riau gagal?

Penetapan status Darurat itu sempat menimbulkan problem dan perdebatan cukup serius di kalangan pejabat TNI, POLRI serta pemerintah Provinsi Riau.

Ada pihak dari kalangan TNI dan Polri yang tidak ingin status darurat diberlakukan dengan alasan apabila status  disahkan berarti menegaskan Riau kembali mengalami  kebakaran lahan. Dalam arti lain, Riau gagal mencegah kebakaran lahan dan hutannya.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI Komandan Korem 031 Wirabima Riau, Brigadir Jenderal Nurendi, melakukan peninjauan pembangunan sekat kanal di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Riau, Senin (2/1/2016). Desa Tanjung Leban merupakan salah satu desa paling rawan kebakaran lahan di riau.

Dengan status Siaga Darurat, dana daerah dan bantuan pusat (baca : Badan Nasional Penangulangan Bencana) serta peralatan seperti helikopter dapat dikirim untuk memudahkan pekerjaan di lapangan.

Apa yang disampaikan Lodewyk soal ketidaksiapan aparat kehutanan memang benar adanya. Kerja aparat kehutanan baik dari Dinas Kehutanan Riau atau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan di lapangan memang sangat minim, kalau tidak mau disebut tidak ada.

Sebaliknya aparat TNI dan Polri yang membantu pencegahan, menjadi ujung tombak sosialisasi dan segala macam pekerjaan pencegahan.

Lodewyk merasa, TNI dan Polri diperlakukan seperti pembantu, padahal mereka bertugas membantu pemerintah daerah serta aparat kehutanan sebagai pemilik hutan. Maklum, tugas TNI dan Polri yang utama bukan berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan.

Persinggungan antara aparat di lapangan juga sudah terasa. Kepala Polres Bengkalis Ajun Komisaris Besar Aloysius Suprijadi tidak menutup-nutupi kekesalannya terhadap aparat Kementerian Kehutanan di Riau.