Kejati Sulselbar Akui Banyak Tunggakan Kasus Korupsi

"Saya baru menjabat sebagai Kajati di Sulselbar. Ya memang banyak tunggakan kasus dan itu menjadi tantangan bagi saya untuk menyelesaikannya. Saya tidak akan mundur dengan banyaknya tunggakan kasus di Kejati Sulselbar," tegas Hidayatullah yang baru menjabat sebulan sebagai Kepala Kejati Sulselbar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (25/2/2016).

Hidayatullah mengungkapkan, ada beberapa faktor membuat banyaknya tunggakan kasus di Kejati Sulselbar. Antara lain perhitungan kerugian negara oleh BPKP, kurangnya penyidik di Kejati Sulselbar, dan pengumpulan bukti-bukti.

"Untuk menyelesaikan tunggakan kasus karena kendala perhitungan kerugian negara, kedepannya saya akan gunakan audit independen. Terus untuk kekurangan penyidik, saya akan menyiasatinya dengan penambahan penyidik dari perkara lain (tambal sulam)," katanya.

Terkait dengan kesulitan mengumpulkan barang bukti, Hidayatullah memerintahkan penyidiknya agar mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya. Agar kasus yang ditangani dengan mudah terselesaikan dan tak terbantahkan.

"Sekarang kan ruang untuk praperadilan sudah terbuka. Bahaya kalau hanya satu atau dua alat bukti saja. Makanya saya minta pengumpulan alat bukti sebanyak-banyaknya agar tidak mudah dipraperadilankan," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, Rabu (24/2/2016). Salah satunya adalah kinerja Kejaksaan Tinggi.

Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah menyebutkan, Kejati Sulawesi Selatan menjadi kejati yang paling banyak menunggak kasus korupsi, yaitu dengan 35 kasus dan nilai kerugian Rp. 32,9 miliar.

"31,25 persen dari total 112 kasus yang ditangani Kejati Sulawesi Selatan tidak jelas perkembangannya," tutur Wana di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016). (baca: ICW: Kejati Sulsel Paling Banyak Tunggak Kasus Korupsi)